Dia meminta Kemlu segera mengambil tindakan tegas. Ia tidak ingin Kemlu di era Presiden Joko Widodo dipersepsikan lebih 'lembek' ketimbang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Di era pemerintahan SBY, saat mata-mata Australia diduga melakukan penyadapan para pejabat tinggi, maka SBY memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia dan membekukan sejumlah kerja sama Indonesia Australia," sebutnya.
"Ketegasan Kemlu perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan pernah berkompromi terhadap tindakan mata-mata oleh negara asing yang terkuak," lanjutnya.
Pengusiran, menurutnya merupakan jawaban tegas bahwa Indonesia menolak campur tangan asing dalam menyelesaikan permasalahan.
"Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia akan menolak campur tangan negara lain dalam urusan domestik Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, kewaspadaan perlu ditingkatkan agar bangsa ini tidak mudah di adu domba dan terbelah oleh tangan-tangan asing," katanya.
Sebelumnya, pihak Kedutaan Besar Jerman membenarkan keberadaan staf kedutaan di sekretariat organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab. Kepala Perwakilan Kedubes Jerman menyebut staf tersebut datang atas inisiatif pribadi tanpa perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan Besar Jerman.
"Kami menyesali apa yang telah terjadi, dan itulah yang perlu kami katakan," ujar jubir Kedubes Jerman Dr. Matthias Müller. (gw/zul)