Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerangi korupsi semakin menjadi. Dalam waktu berdekatan, dua menteri pembantu Joko Widodo dicokok. Edhy Prabowo dan Juliari Batubara.
Keduanya petinggi partai. Edhy, Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan. Juliari, menjabat Wakil Bendahara umum. Sama-sama berurusan dengan keuangan partai politik.
Sejumlah pengamat memberikan pandangannya. Semua satu suara, perlu ada evaluasi dan kontrol.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan sudah menjadi rahasia umum. Bendahara partai bertanggung jawab mencarikan sumber keuangan bagi partainya. Bahkan, bisa dibilang, menteri adalah ‘ATM’ bagi partai.
Hanya saja, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu ada ada investigasi dan penyelidikan lebih mendalam untuk menelusuri dana korupsi. Sulit bagi penegak hukum untuk menembusnya.
“Semua juga tahu, saya yakin itu. Bahkan, sesama politisi saya yakin tahu. Termasuk presiden. hanya saja, menjadi tanggung jawab masing-masing gitu lho. Jangan dikaitkan ke yang lain atau partai,” terangnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini juga melanjutkan, setiap jabatan yang diemban, memiliki tanggung jawab dan konsekuensi masing-masing. Sehingga, jika ada menteri yang tersangkut korupsi, menjadi hal wajar dalam politik di Indonesia.
“Ini kan sudah menjadi lingkaran setan yang terus berulang. Kita tidak tahu akan selesai sampai kapan. Karena, mereka itu diterget oleh partai. Untuk mencari pundi-pundi bagi kelangsungan partai,” bebernya kepada Fajar Indonesia Network, Senin (7/12).
Terlebih, Pemilu 2019 lalu dipastikan banyak menyedot anggaran dari partai. Kas-kas partai kosong. Perlu ada modal tambahan dan persiapan untuk perhelatan pemilu berikutnya. (khf/zul/fin)