Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sulit bangkit jika pandemi Covid-19 masih tetap tinggi. Dengan begitu, bantuan subsidi untuk sektor UMKM tidak akan berdampak signifikan.
Anggota Badan Sosialisasi MPR dari Fraksi Partai Demokrakt, Herman Khaeron mengatakan, UMKM sulit untuk berkembang karena dunia digital masih dikuasai oleh perusahan besar.
Lanjut dia, pasar UMKM juga sudah mulai jenuh terutama di sektor kuliner. Karena persaingan sangat ketat, sementara konsumen malah berkurang.
“UMKM mulai bersaing di pasar yang sama sehingga masih sulit untuk bergerak maju kendati telah mendapatkan suntikan modal,” ujarnya dalam video daring, baru-baru ini.
Saran dia, langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mendorong UMKM adalah menghilangkan sumber masalah, yakni pandemi Covid-19.
“Jadi, kalau masalah ekonomi ini asap dan Covid-19 itu apinya. Sebelum apinya padam, ya asap masih akan terus ada. Kalau Covid-19 belum hilang, semua upaya yang kita lakukan dalam penangan masalah ekonomi akan sulit dilakukan,” ucapnya.
Terpisah, ekonom Universitas Indonesia TM Zakir Machmud mengatakan, dengan mendapatkan suntikan modal sebesar Rp123,46 triliun dari pemerintah, maka UMKM harus memaksimalkan bantuan tersebut dengan beralih pada digitalisasi layanan.
"Sekarang salah satu cara bertahan di saat pandemi adalah digitalisasi. Dengan bertransformasi secara digital, hubungan dengan konsumen maupun dengan penyedia bahan baku bisa dilakukan," ujar Zakir.
Kendati tidak mudah, karena banyak pelaku UMKM yang masih sulit untuk beralih ke digitalisai, namun mau tidak mau UMKM harus beradaptasi dengan mendigitalisai layanan dan proses bisnis.
"Digital itu bukan sekadar masuk saja, tapi mempersiapkan diri untuk perubahan dan konsekuensinya nanti," pungkasnya. (din/zul/fin)