Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto mendesak Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo Aminuddin Maruf untuk mundur dari jabatannya.
Hal ini menyusul langkah kontroversialnya yang mengirim surat perintah kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) untuk menghadiri acara pembahasan UU Cipta Kerja.
Sebelumnya, Stafsus Milenial Andi Taufan Garuda Putra melakukan hal yang hampir sama. Andi memerintahkan seluruh camat se-Indonesia untuk membantu perusahaannya, PT Amartha. Usai dicecar publik, Andi pun mundur sebagai stafsus Presiden Jokowi.
“Alaska meminta Aminuddin Maruf mencontoh kerja positif rekannya Andi Taufan yang sudah terlebih dahulu mengundurkan diri dari stafsus milenial usai mendapatkan proyek dari pemerintah," tegas Adri lewat keterangannya, Senin (8/11).
"Akan lebih baik bagi Aminuddin Maruf untuk mundur sekarang juga. Karena tidak ada proyek yang didapat, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kegagalannya mengayomi mahasiswa,” imbuhnya dikutip dari RMOL.
Selain itu, Aminuddin juga dianggap telah menjadi beban negara lantaran melakukan tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan sebagai seorang staf khusus presiden.
"Aminuddin Maruf diduga tidak tahu apa yang harus dilakukan, selain memerintah ala koboy menggunakan label kepemerintahan,” lanjut Adri.
Secara khusus, Alaska telah memberikan catatan negatif perihal sejumlah kelakukan minor para stafsus Jokowi. Mulai dari Andi Taufan hingga Aminuddin Maruf.
“Semestinya, Aminuddin Maruf lebih low profile, santun, dan melalui pendekatan kemahasiswaan, atau bahkan melakukannya dengan kreatif ala milenial. Ketimbang menunjukkan arogansinya menggunakan label kepemerintahan,” tandasnya. (rmol.id/ima)