Pemerintah belum memutuskan membeli vaksin COVID-19 dari produsen Astra Zeneca. Namun, vaksin dari prosusen yang bermarkas di Inggris ini memang menjadi kandidat pembelian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyangkal pemerintah telah membatalkan membeli vaksin COVID-19 dari Astra Zeneca. Menurutnya, yang benar adalah pemerintah belum memutuskan membeli vaksin dari produsen tersebut. Vaksin dari perusahaan yang berkonator di Inggris itu hanya salah satu kandidat.
“Berita tersebut (pembatalan pembelian vaksin Astra Zeneca) tidak sepenuhnya benar. Sebab belum diputuskan dan Astra Zeneca itu menjadi salah satu kandidat,” katanya saat jumpa pers daring di Jakarta, Selasa (27/10).
Dijelaskannya, pemerintah terus mengkaji produsen vaksin COVID-19 untuk kepentingan vaksinasi masyarakat Indonesia. Tidak hanya Astra Zeneca dan Sinovac, tapi juga prosuden-produsen lainnya.
"Vaksin produksi Astra Zeneca menjadi salah satu kandidat karena harganya mendekati harga publik," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) itu.
Selain itu, dikatakannya, perusahaan Astra Zeneca juga menyakinkan bisa menyediakan vaksin dalam volume besar. Namun, ketersediaan vaksinnya belum bisa tersedia dalam waktu dekat. Diperkirakan baru bisa masuk Indonesia pada kuartal kedua tahun 2021.
“Oleh karena itu arah presiden terhadap vaksin seperti Astra Zeneca, Sinovac dan lainnya itu tetap dikaji dan tentunya nanti dilihat sesuai kebutuhan yang ada di Indonesia dan juga kerja samanya ke depan,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah terus mencermati perkembangan vaksin Merah Putih untuk ke depan diproduksi di dalam negeri. Meski demiakian, pemerintah tetap menyasar kerja sama dengan sejumlah produsen vaksin COVID-19 dari Sinovac yang akan diproduksi Bio Farma karena kapasitas produksi di Indonesia juga cukup luas.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19, Erick Thohir mengatakan pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengadaan vaksin. Dikatakannya, akan ada dua program vaksin bagi masyarakat.
Bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, pemerintah akan menanggung biaya vaksin alias gratis. Sedangkan bagi yang mampu, harus membayar jika ingin divaksin.
"Insya Allah vaksin sendiri ada dua program. Vaksin bantuan pemerintah gratis untuk yang membutuhkan, yang berkurang secara ekonomi. Tapi bagi yang middle class, orang-orang yang punya duit dibayarkan saja. Jangan ikutan yang kurang mampu. Yang mampu harus bayar sendiri," ungkapnya.
Diterangkannya, program vaksin gratis bagi masyarakat yang tidak mampu dan vaksin berbayar bagi masyarakat yang mampu juga diterapkan di sejumlah negara.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan distribusi vaksin COVID-19 memakai dua pendekatan. Selain pemberian vaksin cuma-cuma kepada kelompok masyarakat tertentu, juga ada vaksin yang harus dibeli oleh masyarakat.
"Jelaskan siapa saja kelompok masyarakat mana yang mendapat prioritas vaksin lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan. Mengapa mereka dapat prioritas," katanya saat ratas di Istana Merdeka, Senin (26/10).
"Selain itu, karena ini ada yang gratis ada yang mandiri atau bayar sendiri, pengenaan biaya vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung secara cermat, disiapkan aturan sejak awal dan saya minta harganya bisa terjangkau," lanjutnya. (gw/zul/fin)