Guru di daerah 3T cenderung memilih pembelajaran jarak jauh luring (26 persen). Sedangkan guru pendidikan khusus yang lebih khawatir terkait pandemi cenderung memilih pendidikan jarak jauh daring (40 persen).
"Situasi ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan karena belajar dari rumah memerlukan keahlian baru, baik oleh peserta didik maupun guru, terutama untuk sekolah luar biasa dan sekolah di daerah 3T," tuturnya.
Survei dilakukan pada 18 Agustus 2020 hingga 5 September 2020 dengan responden 27.046 guru dan tenaga kependidikan di 34 provinsi di Indonesia.
Sebanyak 95 persen responden berada di daerah non-3T, dan lima persen di daerah 3T. Sebanyak 74 persen responden berasal dari pendidikan umum dan 26 persen dari pendidikan khusus atau sekolah luar biasa.
Sementara itu, Peneliti kebijakan pendidikan dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Nya’ Zata Amani mengatakan, bahwa pendidikan jarak jauh (PJJ) tidak seharusnya berorientasi pada target ketuntasan kurikulum. Penerapan PJJ harus melihat peserta didik sebagai seorang anak.
"Kalau masih orientasi pencapaian nilai, bukan pemahaman, bagaimana (siswa bisa) nilainya bagus. Perlu diperbaiki, perspektifnya siswa. Kita melihat pemahaman siswa bukan dari nilainya, tapi prosesnya, pembelajarannya," kata Zata.
Zata menyarankan, para guru untuk mengubah paradigmanya itu dengan harapan mendorong kejujuran siswa, sembari melihat pemahaman anak didiknya. Menurutnya, pemberian tugas itu bukan hanya untuk evaluasi, tapi juga memiliki fungsi pengukuran.
"Artinya, harus ada umpan balik kepada siswa, seperti di mana salahnya, apa kurangnya, dan lain-lain. Jangan sampai memberikan tugas yang memberatkan anak di masa PJJ ini," pungkasnya. (der/zul/fin)