Indra menambahkan, bawha masalah terbesar dari sistem pendidikan Indonesia saat ini adalah tidak pernah adanya evaluasi dan tidak memiliki cetak biru.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebenarnya telah memiliki peta jalan (road map) pendidikan Indonesia. Namun, peta jalannya cukup membingungkan.
"Peta jalan yang telah dibuat oleh Kemendikbud tidak ada kejelasan dimana titik mulai program, seperti apa target yang akan dicapai, dan berapa biaya yang dibutuhkan agar tujuan tersebut tercapai," ujarnya.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji turut menyoroti perkembangan dunia pendidikan Tanah Air di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam setahun ini. Menurutnya, kualitas pendidikan setahun terakhir masih jalan di tempat.
"Pendidikan kita masih jalan di tempat, bahkan mengalami kemunduran akibat pandemi dan kebijakan pendidikan yang tidak jelas arahnya," kata Ubaid.
Ubaid menilai, selama setahun ini pendidikan rakyat cenderung diabaikan. Pemerintah dilihatnya cenderung fokus memperhatikan pada pendidikan formal.
"Setahun ini pendidikan rakyat diabaikan. Pemerintah terlalu fokus di pendidikan formal. Sementara pendidikan non formal dan pendidikan berbasis masyarakat tidak mendapat tempat dan perhatian pemerintah," ujarnya.
Ubaid juga mempertanyakan terkait langkah Jokowi menggabungkan pendidikan dasar serta menengah dengan pendidikan tinggi dalam satu kementerian. Menurutnya, belum ada terobosan yang menonjol setelah dilakukan penyatuan tersebut.
Bahkan, problem kualitas guru di sekolah masih menjadi urusan Dikdasmen, belum menjadi persoalan yg terintegrasi juga di perguruan tinggi (LPTK).
"Meski pendidikan tinggi dan Dikdasmen (pendidikan dasar dan menengah) sudah disatukan, tapi belum ada langkah terobosan atas sinergi ini," terangnya.
Belum lagi masalah tata kelola sekolah dan implementasi kebijakan pendidikan yang dilihat Ubaid masih buruk. "Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu sentral yang masih tersumbat di level bawah. Akibatnya memperburuk tata kelola sekolah, kualitas pendidikan, dan melemahkan partisipasi masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR-RI Syaiful Huda juga menyoroti kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam sektor pendidikan. Menurutnya, belum banyak yang dapat mengubah wajah Pendidikan di Tanah Air.
Terlebih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya disibukkan dengan mitigasi krisis akademik maupun mitigasi kirisis ekonomi bidang pendidikan akibat pandemi covid-19.
"Kami menilai belum banyak perubahan yang dilakukan Kemendikbud di bawah komando Menteri Nadiem Makarim selama satu tahun terakhir. Mas Menteri dan jajarannya tampaknya masih berjibaku mengatasi dampak covid-19 di bidang Pendidikan yang memang memunculkan banyak persoalan," kata Huda.
Huda mengatakan, bahwa sebelum datang pandemi covid-19, Kemendikbud memang telah meluncurkan program Merdeka Belajar maupun Kampus Merdeka.
Program tersebut menekankan pada perubahan paradigma belajar, yakni satuan pendidikan diberi keleluasaan lebih besar dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat mereka.