Sejumlah aksi massa menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) di sejumlah daerah berakhir ricuh dan rusuh. Tudingan adanya aktor di balik demo itupun mulai mengemuka.
Tudingan merencanakan kerusuhan aksi demo tolak omnibus law ini merupakan hal serius yang harus dibuktikan. Apalagi, klaim tersebut disampaikan oleh beberapa menteri Presiden Joko Widodo.
Salah satunya adalah Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut kerusuhan demo omnibus law by design. Pernyataan ini memantik spekulasi yang mengarah ke sejumlah elite.
Partai Demokrat menjadi salah satu yang terdampak. Belakangan, muncul tudingan tak berdasar yang mengarah kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga ketum saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief bahkan secara tegas meminta kepada Menko Mahfud MD, hingga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membeberkan secara gamblang sosok aktor yang dimaksud pemerintah.
Penjelasan secara gamblang dinilai penting agar publik tak terus berspekulasi dan merugikan pihak-pihak yang justru tak terlibat.
"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak Mahfud MD, Pak Airlangga, Pak Luhut, dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY, dan Demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," kata Andi Arief di akun Twitternya, Selasa (13/10), seperti yang dikutip dari rmol.id.
Di sisi lain, SBY sendiri sudah angkat bicara mengenai tuduhan yang ditujukan kepada Demokrat. Presiden keenam RI ini mengaku menyesalkan adanya tuduhan tersebut.
Namun demikian, SBY menduga adanya tuduhan tersebut terjadi karena sikap kritis Fraksi Demokrat yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang disampaikan dalam rapat Paripurna DPR RI bersama pemerintah pada Senin lalu (5/10).
"Mungkin juga ya ada kaitannya (dengan sikap Fraksi Demokrat menolak omnibus law)," kata SBY dalam akun YouTube pribadinya berjudul 'SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini' dikutip Senin (12/10). (rmol/zul)