Vaksin COVID-19 akan tersedia di Indonesia bulan depan atau November. Presiden bergegas meminta jajaran terkit untuk menyelesaikan roadmap vaksinasi pekan ini.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan Pemerintah memastikan Vaksin COVID-19 akan tersedia di Indonesia pada November 2020.
Kepastian ini diperoleh setelah dirinya bersama delegasi Indonesia yang terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir bertemu dengan pimpinan perusahaan produsen vaksin COVID-19 yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac di China, Sabtu (10/10) lalu.
"Jumlah vaksin yang akan diberikan beragam seiring dengan kapasitas produksi sejumlah produsen yang bekerja sama dengan Indonesia," kata Terawan dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/10).
Dijelaskannya, untuk tahun ini, Cansino menyanggupi 100.000 vaksin (single dose/dosis tunggal vaksinasi) pada November 2020, dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.
Sementara G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose/dua dosis vaksinasi) tahun ini, dan yang 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.
Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.
Untuk tahun 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose).
"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik," ungkap Menkes.
Diterangkannya, para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi vaksinnya akan dibayarkan oleh pemerintah.
"Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah," tegasnya.
Disebutkannya, pihaknya telah menyiapkan program vaksinasi COVID-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas.
"Sejak akhir September 2020 telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi COVID-19," katanya.
Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin.
Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerja samanya.