Demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja selama tiga hari ke belakang digelar besar-besaran di berbagai daerah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemarin tidak bisa ditemui karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan akhirnya angkat bicara mengenai hal itu.
Terutama untuk aksi demo di sebagian daerah yang berakhir dengan kericuhan dan bentrokan.
Aksi demo penolakan itu, disebut Jokowi disebabkan disinformasi dan kabar bohong (hoaks) yang disebar melalui media sosial.
Demikian disampaikan Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10) sore.
“Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan
Undang-undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini, dan hoaks di media sosial,” ujarnya dikutip dari Pojoksatu.
Presiden lantas mencontohkan informasi tentang penghapusan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) adalah tidak benar.
“Faktanya, upah minimum regional (UMR) tetap ada. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,” jelasnya.
Karena itu, ia menegaskan tujuan diundangkannya Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jadi Undang-undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja, serta para pengangguran,” tegasnya. (pojoksatu/ima)