Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang 99.093 kilometer. Tapi kenapa masih terus melakukan impor garam?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan kenapa Indonesia hingga saat ini masih membuka keran impor garam. Hal ini dilakukan karena produksi garam di dalam negeri masih rendah.
Namun, kata Jokowi, pihak terkait sampai saat ini tidak pernah mencari solusinya. Adapun kebutuhan total garam nasional mencapai 4 juta ton per tahun. Sementara, produksi dalam negeri hanya mampu mencapai 2 juta ton.
"Masih rendah produksi garam nasional kita, sehingga yang kemudian dicari paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu begitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian," ujarnya di Jakarta, kemarin (5/10).
Oleh karena itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta masalah tersebut segera diselesaikan. Dia meminta para menterinya untuk melakukan pembenahan besar-besaran pada produksi garam nasional.
Dikatakan Jokowi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk pembenahan tersebut. Yakni, melihat lagi ketersediaan lahan produksi garam, dan mempercepat integrasi antara upaya ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi dengan upaya intensifikasi.
"Harus ada upaya betul untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat. Artinya penggunaan inovasi teknologi produksi terutama washing plan harus betul-betul dikerjakan sehingga pasca produksi bisa memberikan ketersediaan terutama dalam gudang penyimpanan," katanya.
Selain masalah tersebut, Jokowi juga memerintahkan menterinya untuk membantu petani garam dalam meningkatkan kualitas produksi mereka. Sebab dengan kuaitas garam yang baik akan mudah diserap sektor industri.
"Data yang saya terima per 22 September, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap industri kita. Ini agar dipikirkan solusinya, sehingga rakyat garamnya bisa terbeli," ucapnya.
Terpisah, Sekjen Asosiasi Industi Pengguna Garam Indonesia, Cucu Sutara mengatakan, Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim belum optimal untuk dijadikan lokasi tambak garam.
"Lahan yang cocok dijadikan lokasi tambak garam hanya 26.024 hektar. Bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia sehingga produksi garamnya berlimpah, itu mitos," ujarnya.
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira mengatakan, seharusnya pemerintah berpihak kepada petambak garam. Menurut dia, impor bukan solusi terbaik dalam mengatasi kekurangan garam di Tanah Air.
"Keberpihakan pemerintah kepada petani garam kelihatannya belum menjadi prioritas utama," ujar Bhima.
Bhima juga menyinggung soal Pugar, prgram untuk garam rakyat yang belum berjalan optimal.
'Dari jumlah peningkatan produksi, Pugar ini hanya mencapai target sebesar 50 persen. Realisasi bantuan kepada petambak garam juga tidak pernah mencapai 100 pesen. Juga tidak ada bantuan teknologi,'' pungkasnya. (din/zul/fin)