Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan monitoring bantuan sosial beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Gudang Bulog Larangan Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Rabu (30/9).
Monitoring itu untuk mengetahui sejauh mana kualitas, kuantitas, dan proses pendistribusian beras tersebut kepada KPM PKH di wilayah Kabupaten Tegal.
"Kami datang ke sini untuk melakukan KSP, yakni koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian jaring pengaman sosial dalam menangani dampak Covid-19. Jadi yang ditangani tidak hanya penyakitnya, tapi juga dampak sosial dan ekonomi," kata Muhadjir Effendy, didampingi Bupati Tegal Umi Azizah, Kapolres Tegal, dan Komandan Kodim 0712/Tegal.
Menko menjelaskan untuk menangani dampak sosial akibat pendemi Covid-19, Presiden RI memberikan tambahan bantuan bagi KPM PKH. Bantuan itu berupa beras kualitas medium sebanyak 15 kilogram per bulan selama tiga bulan.
Beras bantuan itu merupakan hasil produksi petani lokal sebagai upaya menaikan nilai tukar petani.
"Setelah saya cek, beras untuk KPM PKH ini sudah memenuhi standar medium. Bahkan sudah lebih baik. Termasuk gudangnya juga memadahi. Bobot beras juga lebih dari 15 kilogram sudah termasuk dipotong berat karung 5 gram," ujarnya.
Menko menghendaki, pendistribusian beras harus langsung diterima oleh KPM. Beras dilarang ditumpuk di salah satu tempat. Terlebih jika KPM yang mengambil sendiri, itu dilarang.
"Jadi tugas transpoterharus langsung membagikan ke rumah-rumah KPM. Ini untuk menghindari kerumunan massa," ujarnya.
Bupati Tegal Umi Azizah berharap kepada Menko PMK agar Kabupaten Tegal terus mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, Bupati juga meminta kepada Bulog untuk selalu menjaga kualitas dan distribusi bantuan tepat waktu.
"Untuk penanganan Covid-19, kami sudah menerbitkan Perbup dan hasilnya penyebaran terus berkurang," pungkasnya. (yer/zul/gun)