Kehebohan yang dibuat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat mengungkapkan borok Pertamina belakangan kembali menjadi perbincangan. Apalagi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengusulkan pembubaran Kementerian BUMN yang saat ini dipimpin Erick Thohir.
Nah, soal polemik akibat pernytaan Ahok tersebut, ternyata ada juga yang menilainya sebagai salah satu persiapan dirinya untuk maju ke Pilpres 2024 mendatang.
Terkait peluang Ahok maju sebagai capres 2024, Mujahid 212 atau para Alumni Aksi 212 langsung menyatakan penolakan.
Salah satunya dari Damai Hari Lubis. Damai, yang juga merupakan kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, menilai Ahok sangat tidak pantas memimpin bangsa.
Menjadi Komisaris Utama Pertamina saja, kata Damai Hari Lubis, Ahok tidak cakap. “Idealnya capres itu memiliki naluri pemersatu bangsa, bukan pemecah bangsa. Capres itu tidak pantas orang yang pernah mendapatkan vonis hukuman menista agama,” kata Damai kepada wartawan, Kamis (24/9), seperti yang dikutip dari jpnn.com.
Damai menyebut bahwa seorang capres mesti punya bobot ideal untuk bisa memimpin bangsa.
“Di antaranya memiliki faktor integritas dan kredibiltas, serta akuntabilitas dalam artian layak serta mumpuni,” tegas Damai. Sementara kata Damai, semua bobot ideal seseorang memimpin bangsa, tidak dimiliki oleh Ahok.
“Pribadi Ahok tidak memenuhi bobot standar dari beberapa kriteria itu. Fakta hukumnya Ahok pernah menjalankan vonis hukuman atas delik penistaan agama,” lanjut Damai.
Selain itu, Mujahid 212 juga menilai Ahok sudah gagal memimpin Pertamina karena hanya membuat kerugian, bukan keuntungan. “Lebih parah lagi, mulut Ahok selalu mengeluarkan bisa (racun), dampak dari hobinya mengeluarkan kalimat kotor,” tuding Damai Hari Lubis. (jpnn/zul)