Ketua KPU RI Arif Budiman sudah dinyatakan Positif Covid-19. Hal ini membuat desakan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 semakin menguat. Namun, hal itu tentunya bukan menjadi alasan pilkada untuk ditunda.
Hal ini seperti dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.
Menurutnya, yang menentukan Pilkada 2020 ditunda atau dilanjutkan adalah undang-undang bukan lembaga.
Demikian disampaikan oleh Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu dalam keterangannya dikutip dari Pojoksatu, Sabtu (19/9).
Ia mengatakan, masalah Arief Budiman terinfeksi Covid-19 merupakan urusan personal dan bukan menjadi pertimbangan untuk penundaan pilkada serentak 2020.
“Jangan karena ketua KPU kena Covid-19, lalu ditunda, yang menentukan bukan dia, yang menentukan itu UU,” ujarnya.
Menurutnya, jika Arief tidak bisa melakukan pekerjaannya selama pilkada berlangsung, maka hal itu dapat digantikan komisioner lainnya.
Di KPU RI sendiri, lanjut Guspardi, terdapat tujuh orang komisioner yang mempunyai sifat pekerjaan secara kolektif kolegial.
“Sambil Pak Arief Budiman melakukan pemulihan, penyembuhan, isolasi, tugas-tugas pak Arief bisa di-cover oleh komisioner KPU yang lainnya. Jadi yang dijalankan itu sistem bukan personal,” jelasnya.
Kendati begitu, Guspardi tetap mengimbau seluruh masyarakat agar dapat berkomitmen menjaga protokol kesehatan.
“Bukan hanya semata-mata untuk gelaran pilkada saja tapi juga untuk kesehatan masing-masing individu,” ungkapnya.
“Yang paling penting melakukan, kita komitmen yang sama seluruh masyarakat baik ada pilkada atau tidak ada pilkada kita harus mematuhi protokol kesehatan,” sambungnya.
Ia juga menyebutkan, proses pelaksanaan pilkada telah diketuk palu antara parlemen dan pemerintah sehingga tidak ada penundaan kembali.
Sehingga, tambahnya, adanya tren naik dan turun pandemi Covid-19 tidak menghalangi penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
Ia menilai, sekarang ini kasus Covid-19 kebetulan lagi nanjak atau naik, mudah-mudahan Oktober, November menurun melandai, itu yang diharapkan semua pihak.
“Jadi yang jelas, tidak ada pikiran, tidak ada rencana melakukan penundaan,” pungkas anggota Badan Legislasi DPR ini.