Pemerintahan Amerika Serikat sepakat membangun kemitraan dengan negara-negara Mekong untuk melawan pengaruh Cina yang semakin besar di Asia Tenggara.
Terlepas dari AS, koalisi ini meliputi Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam beserta negara-negara yang dilewati Sungai Mekong. Kemitraan ini diluncurkan secara formal usai pertemuan virtual pada 11 September lalu.
"Kemitraan Mekong-AS merefleksikan pentingnya kawasan Mekong untuk Amerika Serikat," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dilansir dari laman The Week, Selasa (15/9) kemarin.
Pompeo mengatakan, bahwa kemitraan ini tidak semata berkutat antar anggota, tapi juga dengan negara lain seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, India, dan lainnya.
Pompeo menjelaskan, nama kemitraan diambil dari Mekong, sungai yang berawal dari area Tibet dan mengalir sejauh 4.180 kilometer melalui Tiongkok, Laos, Kamboja, Vietnam dan berakhir di Laut China Selatan. Sungai ini membentuk perbatasan antara Laos, Myanmar, dan Thailand.
"Hubungan kami dengan mitra-mitra Mekong merupakan bagian penting dari visi Indo-Pacific dan kemitraan strategis kami dengan ASEAN," tuturnya.
AS menggelontorkan investasi awal untuk program kawasan sebesar USD150 juta (setara Rp2,2 triliun). Pompeo menyebut kemitraan Mekong-AS akan memperkuat ketahanan air dan pekerjaan Komisi Sungai Mekong.
Dana sebesar USD55 juta disebut Pompeo akan digunakan untuk memerangi kejahatan transnasional, perdagangan manusia, penyelundupan narkotika dan senjata, serta jual beli hewan liar secara ilegal di kawasan.
"Kami harus bersikap jujur mengenai berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk dari Partai Komunis Tiongkok (CCP), yang semakin mengancam lingkungan hidup dan otonomi ekonomi Mekong," ungkap Pompeo.
Pompeo menuding, keputusan sepihak CCP untuk menahan aliran air di Mekong telah memperburuk musim kering tahun ini. Menurutnya, AS akan terus mendukung negara-negara Mekong dan juga Komisi Sungai Mekong dalam menyerukan adanya transparansi data aliran air dari Tiongkok.
"Kami mendorong negara-negara kawasan Mekong untuk mendorong CCP bertanggung jawab atas janjinya untuk berbagi data aliran air. Data seperti itu harus diungkapkan ke publik," ujarnya.
"Data itu juga harus dibagikan ke Komisi Sungai Mekong, organisasi yang melayani kepentingan negara-negara Mekong, bukan Beijing," pungkasnya. (der/zul/fin)