Alarm Fiskal di Balik Banjir Bandang Guci

Sektor pariwisata Kabupaten Tegal sedang menghadapi krisis besar menyusul rangkaian banjir bandang di kawasan Guci. Terjangan air pada akhir 2025 dan awal 2026 berpotensi menyumbat aliran rupiah ke kas daerah.

Fenomena ini memaksa pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kembali strategi perlindungan aset wisata yang menjadi tulang punggung retribusi daerah.

Urgensi Guci dalam postur anggaran daerah sangat dominan. Sejak tahun 2020, retribusi tempat rekreasi dan olahraga konsisten menjadi penyumbang pendapatan terbesar kedua bagi Kabupaten Tegal.

Data Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Porapar) Kabupaten Tegal menunjukkan betapa besarnya ketergantungan ini. Pada tahun 2024, Guci menyumbang Rp10,02 miliar atau 93% dari total retribusi rekreasi dan olahraga. Angka ini meningkat signifikan pada 2025 menjadi Rp12,48 miliar, yang merepresentasikan 95,73% dari seluruh retribusi sektor tersebut.

Angka kunjungan yang terjun bebas sebesar 27,45% berdasarkan data Dinas Porapar Jawa Tengah pada akhir tahun lalu menjadi peringatan keras bagi ketahanan fiskal daerah. Kerusakan masif pada infrastruktur vital dan fasilitas utama wisata akibat banjir telah meruntuhkan kepercayaan wisatawan dalam sekejap.

Situasi ini kian mengkhawatirkan setelah banjir susulan pada Januari 2026 menghantam dengan kekuatan yang lebih besar. Realitas ini menunjukkan bahwa ketika salah satu pilar utama PAD memiliki ketergantungan besar pada faktor alam, stabilitas fiskal Tegal akan selalu berada dalam posisi yang berisiko.

Beban finansial Kabupaten Tegal kian berat seiring tren pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini memaksa daerah untuk segera mandiri dan tidak lagi menggantungkan nasib pada kucuran dana dari Jakarta.

Namun, ambisi untuk berdiri di atas kaki sendiri akan sulit terwujud jika mesin pendapatan utamanya terus-menerus lumpuh akibat bencana. Ketidakpastian di Guci secara otomatis mengancam keberlanjutan pembangunan daerah yang kini sangat bergantung pada kekuatan kantong sendiri.

Pemerintah Kabupaten Tegal harus segera bergeser dari pola penanganan reaktif ke arah mitigasi risiko yang fundamental. Pemulihan fisik pascabencana memang mendesak, namun tidak cukup untuk menjamin kestabilan PAD di masa depan. 

Langkah pertama yang mendesak adalah melakukan audit lingkungan menyeluruh di wilayah hulu Gunung Slamet. Pemerintah perlu memastikan bahwa ekosistem resapan air kembali berfungsi normal dan menghentikan segala bentuk alih fungsi lahan yang memperparah debit air saat hujan deras. 

Langkah mitigasi berikutnya adalah perlunya skema asuransi atau dana cadangan bencana khusus pariwisata. Dengan adanya dana cadangan yang disisihkan dari surplus retribusi pada tahun-tahun sebelumnya, percepatan perbaikan infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih cepat. 

Selain itu, ketergantungan ekstrem pada Guci harus segera dipecah melalui diversifikasi objek wisata di wilayah lain seperti Waduk Cacaban dan Pantai Purwahamba Indah. Membiarkan satu titik menguasai 95% porsi retribusi wisata sama saja dengan menaruh seluruh masa depan fiskal daerah di atas lahan rawan bencana.

Jika langkah-langkah fundamental ini diabaikan, Guci berisiko kehilangan daya tariknya secara permanen. Menjamin keamanan Guci dari bencana adalah langkah nyata untuk mengamankan napas fiskal Kabupaten Tegal di masa depan. (*)

Oleh: Akhmad Nur Imtihanul Hikam (Pengamat Fiskal)

Sumber: