Sebelum Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD bicara soal cukong pilkada, Rizal Ramli sudah lebih dulu mengungkapkannya. Hanya saja, hal itu sama sekali tidak pernah dipedulikan pejabat di Tanah Air.
Menko Polhukam, Mahfud MD baru mengiyakannya sekarang. Sejatinya terlambat karena peran cukong sudah mendarah daging. Tetapi lebih baik telat daripada tidak peduli selama lamanya.
Demikian disampaikan aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menyebut 92 persen calon kepala daerah dibiiayai cukong.
Berkompetisi dalam pilkada membutuhkan biaya yang cukup besar. Kandidat Gubernur, Bupati dan Walikota harus menyiapkan dana untuk berbagai keperluan mulai dari pencarian dukungan parpol, membentuk tim suskes, biaya saksi, hingga biaya ilegal polititik uang.
"Kebutuhan biaya yang besar inilah membuka peluang masuknya cukong untuk menyediakan pendanaan yang dibutuhkan," sebut Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (12/9).
Keberadaan cukong tidak gratis. Sokongan dana politik yang sudah dikeluarkan oleh cukong kelak harus diganti oleh kandidat bila memenangkan pilkada.
"Penuturan Pak Mahfud cukup mengagetkan. Angkanya besar sekali. 92 persen kandidat pilkada dibiayai cukong," ujar Sya'roni.
Sekarang posisi Mahfud MD adalah sebagai Menko Polhukam, jadi tidak tepat jika hanya berkomentar saja.
"Pak Mahfud harus berani memberantasnya," sebut Sya'roni.
Apabila politik ala cukong ini tetap dipelihara, maka akan sulit mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Karena kepentingan cukong-lah yang harus diutamakan di atas kepentingan rakyat. (rmol/zul)