Cuitan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie yang menyesalkan minimnya koordinasi antara Pemda DKI dan pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19 dikomentari Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman.
Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan keputusan Anies Baswedan untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total, membuat Istana marah.
“Kebijakan perang total Gubernur Anis melawan Covid-19 dgn melockdown DKI bikin istana naik pitam dan para buzzernya marah besar,” kata Benny melalui akun Twitternya @BennyHarmanID, Jumat (10/9).
Benny mengatakan, Anies dianggap bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang ingin berdamai dengan Covid-19.
“Sikap Anis ini dianggap sebagai perlawanan terbuka atas kebijakan Jokowi yang mau rakyatnya berdamai dengan Covid. Derita rakyat kian berat. Liberte!,” cetus Benny.
Sebelumnya Anggota DPD RI, Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan, seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat selalu berkoordinasi dalam menangani pandemi Covid-19.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut seharusnya pemda berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat sebelum menerapkan kebijakan PSBB.
“Kenapa tidak adakan dulu konsultasi dan koordinasi sebelum buat keputusan dan pengumuman tentang PSBB dan sebagainya. Pemda dan Pemerintah Pusat jangan terus-terusan berbeda dalam penanganan covid19. Bikin malu dan malah bahayakan keselamatan warga,” kata Jimly di akun Twitternya, @JimlyAs, Kamis (10/9).
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan, inisiatif untuk melakukan koordinasi bisa dari pemda atau dari pemerintah pusat. “Yang penting saling kontak. Jangan main politik terus,” tegas Jimly AS.
Seperti diketahui, Anies telah menyampaikan keputusan tegas, yakni menarik PSBB Transisi menjadi PSBB secara total.
“Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin,” kata Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9) malam.(pojoksatu/zul)