Pemerintah akhirnya menunda proyek pemindahan ibukota negara. Namun, keputusan itu dianggap terlambat, karena penyebaran covid-19 sudah terlanjur tinggi.
Sejumlah tokoh sebenarnya sudah mengusulkan agar megaproyek pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur tersebut dihentikan. Tujuannya supaya bisa fokus menangani virus corona baru (Covid-19) yang menjangkiti Tanah Air.
Salah seorang tokoh yang pernah vokal terhadap penundaan pemindahan ibukota adalah mantan Sekretaris BUMN, Said Didu. Bahkan saran tersebut sudah disampaikan sejak lima bulan lalu.
"Betul, saya sarankan ke Presiden bulan Maret 2020 (untuk menunda pemindahan ibukota), tapi saat itu malah dibully oleh banyak pihak," ujar Said Didu di akun Twitternya, Kamis (10/9) kemarin, seperti dilansir dari laman rmol.id.
Kala itu, aktivis manusia merdeka ini menilai penundaan ibukota baru penting guna memaksimalkan penanganan virus yang berasal dari Wuhan, China ini.
Bahkan tak hanya menunda, Said Didu juga berharap Presiden Joko Widodo melakukan action dengan melakukan pengalihan anggaran pemindahan ibukota baru dan infrastruktur jangka panjang ke penanganan Covid-19.
Namun setelah beberapa bulan berjalan, pemerintah baru memutuskan penundaan pemindahan ibukota yang diumumkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa kemarin (8/9).
"Mengenai ibukota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibukota negara programnya masih di-hold," kata Suharso. (rmol/zul)