Wiku tak memungkiri keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan berdampak pada ekonomi. "Dalam PSBB pembatasan utamanya adalah pembatasan aktivitas sosial ekonomi. Tentu ada dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Kita melihat kenaikan kasus selama empat Minggu terakhir. Zona merah di DKI Jakarta. Karena itu, perlu dilakukan pembatasan yang lebih ketat," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengingatkan stabilitas di pasar keuangan domestik harus betul-betul dijaga. Hal ini menyusul keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menarik rem darurat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai 14 September 2020 mendatang.
Menurutnya. keputusan pemberlakukan PSBB Total di Jakarta yang diumumkan pada Rabu (9/9) malam, menjadi penyebab anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan dan kurs rupiah.
IHSG sempat merosot ke level 4.961. Selain itu, mata uang Indonesia sempat melemah hingga dibanderol Rp14.840 per USD. “Pengumuman PSBB oleh DKI Jakarta secara langsung direspons oleh market. Karena ada ketidakpastian di tengah berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak COVID-19. Baik pada sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi,” ujar Dito.
Dikatakan, pada awal Juni 2020 saat DKI Jakarta mengubah PSBB menjadi PSBB Transisi, kondisi ekonomi mulai pulih. Hal ini diikuti kepercayaan pelaku pasar.
Namun, data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah kasus COVID-19 di Ibu Kota sejak Juni 2020 terus meningkat. Dia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu menyelaraskan kebijakan dan tetap mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap sistem keuangan. (rh/zul/fin)