Hingga, Kamis (3/9) kemarin, jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 184.268 orang. Ini setelah ada penambahan sebanyak 3.622 kasus. Akibatnya, tingkat keterpakaian ruang isolasi melonjak pada Agustus dan September 2020.
"Secara nasional berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan keterpakaian tempat tidur isolasi di bulan Agustus dan September dibanding Juli 2020," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/9).
Menurutnya, terdapat 132.055 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan pasien yang meninggal dunia 7.750 orang. Dari 34 provinsi di Indonesia, terbanyak positif adalah DKI Jakarta (43.400), Jawa Timur (34.655), Jawa Tengah (14.670), Sulawesi Selatan (12.244), Jawa Barat (11.719).
Wiku menyatakan, persentase tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi paling tinggi berada di Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan persentase keterpakaian ICU dengan pasien yang dirawat per provinsi paling banyak di DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua dan Kalimantan Selatan.
Secara total pada Agustus 2020, pasien rawat inap COVID-19 mencapai 18.727 dari kapasitas tempat tidur isolasi RS rujukan sebanyak 32.438. Sementara RS non-rujukan sebanyak 10.564. Sedangkan per 2 September 2020, pasien rawat inap COVID-19 mencapai 19.467 dari kapasitas tempat tidur isolasi RS rujukan 32.456 dan RS non-rujukan 10.055.
"Satgas telah berkoordinasi dengan Kemenkes dan Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (Persi) agar bersama-sama meningkatkan kemampuan rumah sakit. Khususnya tempat tidur isolasi dan ICU. Yakni dengan cara melakukan redistribusi dari pasiennya agar seluruh rumah sakit rujukan yang ada di wilayah tersebut tidak melebihi 60 persen," terang Wiku.
Menurutnya, untuk kasus ringan dan sedang dapat dipindahkan ke karantina terpusat. Seperti di Wisma Atlet untuk di DKI Jakarta. Selanjutnya, kata Wiku, beban kerja dari tenaga kesehatan perlu dirasionalisasi. Sehingga tidak terjadi kelelahan. Baik dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
"Para tenaga kesehatan diberikan remunerasi yang mencukupi dan dijaga imunitasnya. Jyga jam kerja dan suplemen. Khusus untuk tenaga kesehatan yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta, tidak melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19. Sehingga bisa dibagi bebannya agar tidak membahayakan keselamatan tenaga kesehatan," ungkap Wiku.
Dari sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah telah membuahkan hasil dalam menekan persebaran COVID-19. "Pada Rabu (2/9), tepat enam bulan Indonesia menghadapi COVID-19. Awalnya Indonesia tidak siap menghadapi pandemi ini. Namun dengan berjalan waktu, kita berhasil mengendalikan dan menekan kasus," imbuhnya.
Namun, beberapa pekan terakhir kembali terlihat peningkatan jumlah kasus yang sangat signifikan. "Ini tugas kita semua. Tidak hanya pemerintah. Tetapi seluruh masyarakat agar patuh menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan. Baik individu maupun masyarakat secara kolektif," paparnya.
Sejauh ini, lanjutnya, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menyikapi pandemi. Tujuannya agar masyarakat tetap aman, namun tetap bisa produktif. "Ada angka 3 ribu lebih kasus baru. Ini adalah rekor tertinggi tambahan kasus sejak kasus Corona pertama kali diumumkan di Indonesia," jelasnya.
Wiku juga menjelaskan perkembangan penyebaran Corona di DKI Jakarta. Peningkatan jumlah kasus tersebut selaras dengan kapasitas pemeriksaan laboratorium.
Pada 2 September 2020, total kasus positif Corona di Jakarta berjumlah 42.041 kasus. Sedangkan kasus kematian berjumlah 1.231 orang. "Dengan angka tersebut, DKI Jakarta termasuk provinsi dengan kasus sembuh yang tinggi. Yaitu di atas 75 persen dan kasus meninggal di bawah 3 persen. Sedangkan kasus aktif adalah 21,57 persen," ucapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo. Menurutnya, saat ini ada kendala yang dihadapi. Terutama saat pemeriksaan spesimen untuk mengetahui ada tidaknya virus Corona.
"Tidak mudah untuk melakukan pemeriksaan spesimen. Karena banyak petugas laboratorium yang terpapar COVID-19. Sehingga laboratorium harus ditutup," ujar Doni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).