Pemerintah sedang memproses vaksin virus COVID-19 Merah Putih. Namun, obat tersebut belum terdaftar di World Health Organization (WHO). Alasannya vaksin dalam tahap praklinis.
"Vaksin Merah Putih tentu belum terdaftar di WHO. Karena masih dalam proses pengembangan," tegas juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito di BNPB, Jakarta, Jumat (28/8).
Dia menjelaskan vaksin Merah Putih dalam tahap praklinis. Obat buatan Indonesia itu akan segera didaftarkan ketika memasuki tahap uji klinis. "Saat nanti sudah masuk fase pertama, uji klinis, pasti akan didaftarkan ke WHO," imbuhnya.
Seperti diberitakan, Indonesia tengah mengembangkan vaksin Merah Putih. Vaksin itu dikembangkan oleh lembaga negara beserta kementerian dan universitas di Indonesia. Pengembangannya ditargetkan selesai pada pertengahan 2021.
"Kita harapkan vaksin Merah Putih selesai di pertengahan tahun 2021. Pengembangkan dilakukan oleh Lembaga Eijkman dan BPPT, LIPI, BPOM, Menristek, dan sejumlah universitas," ucapnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia sedang berupaya melobi negara yang memproduksi vaksin COVID-19. Menurutnya, ada 215 negara yang berebut bahan atau vaksin tersebut.
Jokowi menceritakan Menteri BUMN Erick Thohir sudah ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Cina untuk memastikan Indonesia bisa mendapatkan bahan baku vaksin Corona. Dia optimistis Indonesia akan mendapatkan jatah. Baik bahan baku dan vaksin jadi.
"Insya Allah di Januari 2021, kita sudah mulai suntik vaksin ke masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa kembali dalam tata kehidupan yang normal," ucapnya.
Kepala negara menilai COVID-19 telah memporak-porandakan ekonomi, dan dunia usaha. Tak hanya di Indonesia. Tetapi juga di seluruh dunia. "Karena COVID-19 ini berimbas pada ekonomiTidak hanya negara kita, namun dialami oleh 215 negara di dunia," terang Jokowi.
Namun, lanjut Jokowi, pemerintah telah mengeluarkan semua jurus untuk menahan dampak Corona terhadap perekonomian Indonesia. Antara lain bantuan sosial (Bansos), subsidi, hingga bantuan uang tunai.
"Pemerintah karena ada COVID-19 ini telah mengeluarkan semua jurus. Ada yang namanya BLT desa, Bansos, subsidi listrik digratiskan untuk yang pelanggan 450 VA, dan bayar 50 persen untuk yang 900 VA. Ada juga bantuan sembako. Ada subsidi bunga. Terus subsidi gaji. Nah sekarang diberikan yang namanya Banpres Produktif," terangnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Meski begitu, perekonomian Indonesia baru kembali normal ketika vaksinasi sudah dilaksanakan secara menyeluruh. "Vaksin sudah mulai diproduksi dan nanti kalau sudah selesai akan ada penyunyikan massal. Setelah itu, kita akan kembali pada posisi normal," tuturnya.
Terpisah, Wakil Kepala Bidang Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekul Eijkman, Herawati Supolo Sudoyo mengatakan pandemi COVID-19 menjadi momentum menciptakan kemandirian riset dan inovasi Indonesia melalui kolaborasi dan sinergi.
"Pandemi COVID-19 harus menjadi momentum untuk mewujudkan kemandirian riset dan inovasi. Dengan kolaborasi tokoh dan peneliti, akan mampu menghasilkan inovasi unggul. Namun inovasi harus melalui prosedur ilmiah untuk menjaga keamanan publik," tegas Herawati di Jakarta, Jumat (28/8).
Sebagai bagian dari komunitas ilmiah dunia, Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dan menorehkan kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Partisipasi itu melalui berbagai hasil riset dan inovasi Indonesia.