Pandemi Covid-19 merupakan bencana kemanusiaan yang memengaruhi seluruh faktor kehidupan umat manusia. Semua mengalami perubahan dalam berinteraksi baik di bidang sosial, politik, kultural, dan ekonomi.
Menteri Keuangan (Menkeu) menyebutkan, salah satu dampak yang paling dirasakan adalah jutaan orang kehilangan pendapatan dan pekerjaannya akibat virus corona ini.
"Pandemi Covid-19 berdampak jutaan pekerja kehilangan pendapatan, atau pekerjaannya akibat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Ya, seluruh dunia melakukan countercyclical dalam merespon ini," ujarnya dalam video daring di Jakarta, kemarin (27/8).
Bahkan, lanjut bendahara negara ini, Covid-19 juga telah membuat banyak negara masuk ke jurang resesi. Selain itu, kontraksi yang ditimbulkan mampu menembus di angka dua digit. Kondisi ini membuat kebijakan countercyclical terjadi di berbagai negara.
"Indonesia juga mengalami kontraksi ekonomi pada kuartal II/2020 yaitu minus 5,3 persen. Ini sedikit lebih baik dibandingkan yang terkontraksi hingga dua digit," jelasnya.
Kontrasi tersebut, menurut Sri Mulyani lantaran masyarakat menurunkan tingkat konsumsinya, melambat sektor investasi, serta lesunya laju ekspor dan impor.
Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi dampak pandemi agar tidak terlalu menekan ekonomi nasional, di antaranya antaranya mengeluarkan UU Nomor 2 Tahun 2020, menaikkan batas defisit ke level 6,34 persen, sampai merevisi anggaran melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020.
Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencakup insentif bidang kesehatan, pemberian bansos bagi masyarakat terdampak pandemi Corona, insentif bagi pelaku UMKM, mensupport korporasi dan sektoral juga stimulus bagi perekonomian daerah.
"Kita memahami dalam situasi yang luar biasa, emergency, dan urgensi maka kecepatan menjadi sangat penting namun harus tetap akuntabel," ucapnya.
Terpisah, pengamat Sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis mengatakan, pemerintah harus cekatan dalam menangani pengagguran yang kian bertambah di Tanah Air. Apabila pandemi Covid-19 tidak ditangani dengan baik tahun ini, maka diperkirakan jumlah pengangguran akan meningkat 30 persen.
"Tapi saya memprediksi tidak akan naik lebih dari 30 persen dari angka 3,5 juta orang," ujarnya.
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 3,5 juta orang selama pandemi. Saat ini, total pengangguran berjumlah lebih dari 10 juta orang. Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah.
Sebetulnya, untuk mengatasi persoalan pengangguran maupun ekonomi, kata dia, pemerintah harus terlebih dahulu menyetop aktivitas ekonomi atau menerapkan lockdown, baru kemudian aktivitas ekonomi dipulihkan kembali.
Dalam mengatasi jumlah pengangguran, pihak dari Kemenaker sendiri telah memberikan keterampilan (skilling), alih keterampilan (re-skilling), maupun menambah keterampilan (up-skilling) kepada pencari kerja ataupun yang sudah bekerja.
Fasilitas yang disediakan Kemenaker, yakni instansi pelatihan vokasi yakni di 305 Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah, 5.020 Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS), 109 Lembaga Pelatihan K/L lain, 1.799 Training Center (TC) Industri, dan 1.113 BLK Komunitas. (din/zul/fin)