Nasib guru honorer di Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) masih tetap sama. Kesejahteraan yang diperolehnya belum ada perubahan yang signifikan. Mirisnya, upah mereka hanya cukup untuk membeli sabun dan bensin.
Ketua DPD Honorer Non Kategori Provinsi Jateng Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Aenurrofiq Abdiwibowo, Jumat (21/8) mengatakan, pada HUT ke-75 Tahun Kemerdekaan RI sepertinya pemerintah belum menempatkan guru sebagai orang paling penting di negeri ini. Mestinya, pemerintah berkontemplasi bersama, bagaimana nasib guru-guru di Indonesia ini.
"Kami berharap pemerintah mensejahterakan mereka khususnya bagi guru honorer," katanya.
Dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945, tambah Aenurrofiq Abdiwibowo, tugas pemerintah salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu, siapakah yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu dalam hal ini adalah guru. Jika UUD 1945 mengamanahkan pemerintah dan pemerintah menugaskan para guru, sejatinya guru harus lebih sejahtera dari profesi lainnya. Apalagi pemerintah menugaskan guru-guru untuk berjuang dalam meningkatkan SDM di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.
"Tapi pemerintah justru membiarkan guru yang diselenggarakan pemerintah, kebanyakan honorer," tambahnya.
Para guru honorer itu, lanjut Aenurrofiq Abdiwibowo, setiap hari harus berangkat pagi, memakai sepatu dan seragam keki rapi terlihat mapan sangat sejahtera dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Namun giliran awal bulan, honor yang diterimanya sangat kecil. Jika dibandingkan dengan upah profesi lain seperti buruh pabrik, mereka semuanya menerima sesuai UMK.
Sedangkan guru honorer, uang yang diterimanya setiap bulan hanya bisa digunakan sebatas pengganti sabun dan bensin untuk berangkat ke tempat mengajar. Walau demikian, semangat mendedikasikan diri mengabdi kepada negara tidak pernah kendor. Mereka tidak lelah menjalankan tugas mencerdaskan anak bangsa mengisi kekosongan kebutuhan guru yang setiap tahunnya berkurang karena pensiun atau lainnya. Harusnya itu tugas pemerintah untuk memberikan apresiasi terhadap guru honorer yang bekerja di instansi pemerintah untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah (PNS).
Pengangkatan itu, menurutnya, juga sebagai rasa terima kasih kepada guru yang telah berkontribusi dalam merebut serta mengisi kemerdekaan untuk mencerdaskan bangsa. Menurutnya, tentu tidak hanya diangkat menjadi pegawai negeri, tetapi juga diberikan kesejahteraan yang lebih dari profesi lain.
Kesejahteraan tersebut bukan saja diberikan kepada guru yang bekerja di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, tetapi perlu memperhatikan juga guru yang bekerja di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta.
"Itulah cara terbaik pemerintah menghargai jasa para pahlawan dalam hal ini guru. Semoga kemerdekaan ke-75 ini dapat lebih menyadarkan pemerintah akan arti penghargaan terhadap para pejuang kemerdekaan yang telah gugur mengorbankan nyawa melawan penjajah, dan penghargaan kepada para pahlawan pendidikan yang telah mengisi kemerdekaan mencerdaskan generasi penerus bangsa," pungkasnya. (guh/ima)