Dalam situasi pandemi yang belum sepenuhnya berakhir, negara harus hadir untuk menyantuni kelas-kelas sosial rakyat yang diasuhnya. Komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi dalam RAPBN harus cepat dan tepat terealisasi agar target pertumbuhan tidak meleset.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan program pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari masyarakat menengah ke bawah. "Saya tegaskan, masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini,” ujar Muhaimin di Jakarta, Selasa (18/8).
Ia menegaskan, pembangunan sektor ekonomi yang terus digenjot pemerintah tidak boleh melalaikan serta mengabaikan pembangunan sektor sumber daya manusia (SDM). Pembangunan mengarusutamakan SDM harus menjadi salah satu paradigma utama pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan.
Ketua Umum PKB ini juga mengapresiasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, yang dianggap cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"PEN secara jelas diarahkan untuk mendorong reformasi struktural. Tujuannya, meningkatkan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, transformasi digital serta yang tak kalah penting mengantisipasi perubahan demografi,” terangnya.
Dengan modal itu, ekonomi diharapkan akan tumbuh 4,5-5,5 persen. Sebuah target yang sesungguhnya berat tapi sangat mungkin dicapai ketika seluruh kekuatan, potensi, dan sumberdaya dikonsolidasikan menuju cita-cita bersama itu.
Muhaimin mencontohkan, dalam RAPBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, menurutnya, salah satunya diperuntukkan untuk skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp110, 2 triliun.
Selain itu untuk dana UMKM sebesar Rp48,8 triliun, pembiayaan koperasi Rp14,9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp20,4 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal itu penting agar mereka tidak menjadi klaster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan.
Sebelumnya, target yang dipasang pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dinilai tidak realistis di tengah pandemi COVID-19 yang belum tuntas ditangani. Angka pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2021 dipatok 4,5-5,5 persen.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, kasus Corona masih terus bertambah dan belum menunjukkan tanda-tanda akan tuntas. Sebab, penanganan COVID-19 menyerap anggaran yang tidak sedikit.
Bercermin dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 yang mengalami kontraksi cukup dalam, maka kontraksi kemungkinan masih terus berlanjut hingga kuartal III.
"Optimisme yang tercermin dalam postur RAPBN 2021 menuai banyak kritik. Pertumbuhan ekonomi 4,5 persen hingga 5,5 persen dianggap tidak realistis di saat belum ada perkembangan positif atas penanganan COVID-19," ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah dan DPR sudah menyepakati postur makro fiskal dan asumsi makro yang akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2021 beserta nota keuangannya.
Dalam Postur APBN 2021, sambung politisi Partai Gerindra itu, penerimaan negara ditargetkan mencapai 9,90 persen hingga 11 persen terhadap PDB. Belanja negara sebesar 13,11 persen hingga 15,17 persen.