Sebagai mendikbud, Nadiem Makarim seharusnya dapat merangkul ormas terbesar di Indonesia yang juga berpengalaman dalam membantu pemerintah di dunia pendidikan tersebut. Dalam hal ini NU dan Muhammadiyah.
Namun, jika yang terjadi sebaliknya, nasib Nadiem sebagai menteri akan terancam. Hal ini seperti pendapat pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, Minggu (26/7).
“Apalagi dia (Nadiem) menduduki jabatan yang sangat bersinggungan dengan semangat gerakan NU dan Muhammadiyah yang juga gencar di bidang pendidikan,” ujarnya, dikutip dari Pojoksatu.
Nadiem Makarim juga dianggap seolah mengesampingkan dan tidak dapat merangkul kedua organisasi terbesar tersebut.
Sehingga wajar apabila Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud ditinggalkan tidak hanya oleh NU dan Muhammadiyah, akan tetapi juga oleh PGRI.
Sementara di satu sisi, Kemendikbud justru merangkul dua organisasi dari perusahaan besar, yaitu Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation.
“Saya menduga pastilah NU dan Muhammadiyah tersinggung. Sedangkan NU dan Muhammadiyah menurut pemberitaan masih dirasa kurang melengkapi kelengkapan dalam program POP tersebut,” jelas Saiful.
Dengan demikian, dengan mundurnya NU, Muhammadiyah dan PGRI, tambah Saiful, harus menjadi lampu merah bagi Nadiem.
Bukan tidak mungkin kisruh ini akan menjadi gejolak awal yang justru akan membahayakan jabatannya sebagai menteri.
“Saya yakin baik NU dan Muhammadiyah tidak hanya mundur dari program POP, keduanya pasti akan mengusahakan untuk mengganti mendikbud, apabila kisruh ini tidak mampu diredam oleh Nadiem,” pungkas Saiful. (sta/rmol/pojoksatu/ima)