Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation secara mengejutkan memperoleh dana hibah Rp20 miliar per tahun dari Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Dua entitas itu memperoleh kucuran dana karena masuk dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Komisi X DPR RI akan memanggil kedua yayasan tersebut.
"Kami segera akan memanggil kedua yayasan tersebut," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Jakarta, Kamis (23/7).
Dia mempertanyakan Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation sebagai mitra Organisasi Penggerak. Menurutnya, jika kedua yayasan perusahaan tercantum dalam POP, otomatis akan mendapatkan dana dari pemerintah.
Program ini sebenarnya merupakan upaya melibatkan entitas-entitas masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di Indonesia.
Untuk mendukung program itu, Kemendikbud mengalokasikan anggaran hampir Rp559 miliar. Anggaran tersebut dibagikan guna membiayai pelatihan yang dilaksanakan organisasi masyarakat terpilih.
Dari data tersebut, lanjut Huda, diketahui Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation termasuk di antara 156 organisasi yang lolos sebagai Organisasi Penggerak. Mereka masuk Organisasi Penggerak dengan Kategori Gajah.
Untuk kategori ini organisasi penggerak bisa mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp20 miliar per tahun. Sasaran lebih dari 100 sekolah. Baik jenjang PAUD/SD/SMP.
"Organisasi yang terpilih dibagi kategori III. Yaitu Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran maksimal Rp20 miliar per tahun. Kemudian Macan Rp5 miliar per tahun. Terakhir Kijang Rp1 miliar per tahun," ucapnya.
Huda juga mendesak Kemendikbud membuka kriteria seleksi POP ke publik. "Selain Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation, juga banyak entitas baru di dunia pendidikan lolos seleksi program. Padahal tidak jelas rekam jejaknya," terang Huda.
Akibatnya, lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar-Menengah PP Muhammadiyah mundur dari kepesertaan program itu. Menurutnya, publik perlu tahu alasan mengapa satu entitas pendidikan lolos dan entitas lainnya tidak.
Hasil seleksi POP, kata Huda, banyak mendapat respons negatif publik. Buktinya lembaga pendidikan milik PBNU dan PP Muhammadiyah mundur dari program tersebut.
"Kita tahu LP Ma’arif PBNU dan Majelis Pendidikan PP Muhammadiyah merupakan dua entitas dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan Indonesia. Pengunduran diri NU dan Muhammadiyah dari program ini menunjukkan jika ada ketidakberesan dalam proses rekruitmen POP," urainya.
Dia mengatakan Kemendikbud tidak bisa memandang remeh mundurnya LP Ma’rif PBNU dan Majelis Pendidikan Muhammadiyah dari POP. "Bayangkan saja lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah itu mempunyai jaringan sekolah yang jelas. Tenaga pendidik yang banyak, hingga jutaan peserta didik. Jika mereka mundur lalu, POP mau menyasar siapa," tuturnya.
Kemendikbud, terang Huda, tidak bisa beralasan jika proses seleksi diserahkan kepada pihak ketiga. Sehingga mereka tidak bisa ikut campur. Menurutnya Kemendikbud tetap harus melakukan kontrol terhadap mekanisme seleksi. Termasuk proses verifikasi di lapangan.