Keputusan pemerintah yang mau menerima uji klinis tahap III vaksin Covid-19 asal China membuat heran anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Baginya, kebijakan itu sama saja menyetujui rakyat Indonesia dijadikan kelinci percobaan.
Nasir Djamil mengaku miris jika benar rakyat Indonesia hanya dijadikan obyek untuk vaksin yang belum teruji itu. “Bagi saya pribadi memang, ya bisa saja orang menyebutnya sebagai kelinci percobaan,” ujarnya kepada RMOL, Kamis (23/7).
Padahal, politisi Parti Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, ada kemungkinan vaksin itu gagal. “Kan itu trial and error, uji coba namanya. Berarti bisa berhasil dan gagal,” kata dia.
Anak buah Sohibul Iman ini bahkan menyatakan, sangat terbuka kemungkinan vaksin malah membawa akibat buruk pada manusia. “Kalau berhasil bagaimana, kalau gagal gimana? Tapi bukan berhasil atau gagal yang kita bicarakan,” tegasnya.
Karena itu, Nasir pun mempertanyakan alasan pemerintah yang mau menerima Indonesia sebagai uji klinis tahap III. Padahal, kata dia, vaksin itu sendiri malah belum diujicoba di China sendiri.
“Apa tidak ada negara lain? Kenapa Indonesia menerima itu?” heran dia.
Seharusnya, kata Nasir, pemerintah Indonesia memiliki sikap yang tegas dan jelas. “Tidak ingin rakyatnya dijadikan “kelinci percobaan”. Seharusnya begitu,” tegasnya lagi.
Untuk itu, ia meminta pemerintah membatalkan uji klinik tahap III vaksin produksi Sinovac Biotech terhadap 1.620 orang atau pasien Covid-19 secara sukarela. “Saya harapkan, pemerintah bisa mengubah pendiriannya,” katanya.
Nasir berharap, rakyat yang sudah terhimpit lantaran pandemi, malah dijadikan bahan ujicoba vaksin yang belum tentu keampuhannya. “Di mana nurani presiden? Karena itu mumpung masih ada waktu bisa mengubahlah pendiriannya dan memikirkan ulang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait rencana ujicoba klinis tahap III yang akan dilakukan di Bandung. Demikian disampaikan orang nomor satu di Indonesia itu melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (22/7).
“Kita akan melaksanakan uji klinis vaksin Covid-19 tahap ketiga dengan melibatkan 1.620 sukarelawan,” tulisnya.
Untuk pelaksanaannya, pemerintah bekerjasama dengan sejumlah instansi dan lembaga. Di antaranya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma (persero) dan juga Universitas Negeri Padjajaran, Bandung.
“Proses dan protokolnya mendapat pendampingan secara ketat oleh BPOM,” terangnya.
Jokowi memastikan, jika dalam proses uji klinis nanti hasilnya bisa menjadi obat pemulihan terhadap pasien infeksi Covid-19.
Karena itu, Presiden memastikan bahwa pemerintah akan siap memproduksi secara massal vaksin tersebut. “Apabila berhasil, BUMN Bio Farma siap memproduksi vaksin ini dengan kapasitas 100 juta dosis per tahun,” pungkasnya.