Pengelolaan parkir di kawasan Obyek Wisata Pantai Alam Indah (PAI) sebenarnya merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Karenanya, semua pihak diminta untuk berhenti berbicara polemik tentangnya.
Ketua Komisi III Edy Soeripno mengatakan, terkait pengelolaan parkir di PAI seyogyanya dinas memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Kalau kemudian ada protes terkait tiketing maka dirinya menilai aneh ada yang mempertanyakan.
"Saya anggap mereka yang protes tidak pernah piknik atau tidak pernah ke obyek wisata lain. Sebab, di mana-mana yang namanya obyek wisata tiket masuk dikenakan, parkir juga iya," ujarnya.
Kemudian, kata pria yang akrab disapa Uyip itu, parkir dikelola masyarakat setempat. Sehingga jangan sampai nantinya obyek wisata justru menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat setempat karena pada akhirnya tidak tercipta sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat.
"Untuk itu stop polemik parkir di PAI. Berikan keleluasaan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta menjaga, menikmati dan memanfaatkan potensi pendapatan daerah di wilayah tersebut," tandasnya.
Selanjutnya, kata Uyip, dinas agar bisa memberikan kebijakan sehingga masyarakat setempat bisa melakukan pemberdayaan. Tiketing masuk obyek wisata itu sifatnya retribusi ke obyek wisata, bukan untuk pengelolaan parkir.
"Kalau itu dianggap pengelolaan parkir, seharusnya petugas di sana direkrut menjadi THL dinas," jelas Uyip.
Menurut ketua DPC PDIP Kota Tegal itu, dalam pengelolaan parkir di sana tentunya ada pemasukan dikoordinasikan dengan dinas.
"Jangankan parkir, pedagang di sana juga diwajibkan membayar retribusi. Ada retribusi ke dinas meskipun tidak sebesar pajak parkir pada umumnya. Karena pengelolaan parkir di PAI lebih mendorong kepada peran serta masyarakat setempat. Ada aspek pemberdayaan masyarakat di sana," ujarnya.
Apalagi, imbuh Uyip, PAI merupakan daerah pesisir yang mayoritas masyarakatnya nelayan. Manakala tidak bisa melaut, mereka akan beralih menjadi petugas parkir secara bergantian.
"Jadi saya minta stop bicara polemik tentang parkir. Berikan keleluasaan kepada masyarakat," pungkasnya. (muj/ima)