Pandemi Covid-19 diketahui telah merontokkan perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Imbasnya, diperkirakan jumlah masyarakat miskin akan bertambah.
Mengenai kondisi ini, Bank Dunia memperkirakan akan ada 5,5-8 juta masyarakat Indonesia masuk dalam kategori miskin karena terdampak virus corona.
"Kondisi ini (pandemi Covid-19) membuat masyarakat semakin sulit untuk mencari nafkah. Banyak pekerja di beberapa sektor yang terdampak seperti transportasi dan konstruksi," kata World Bank Lead Economist untuk Indonesia, Frederico Gil Sander dalam video daring, kemarin (16/7).
Karenanya, lanjut dia, apabila pertumbuhan ekonomi pada kuartal II,III, hingga IV/2020 berlanjut kontraksi negatif, maka masyarakat miskin Indonesia akan bertambah.
"Jika tidak ada dukungan yang masif dari pemerintah, di mana ekonomi kontraksi hingga minus. Maka, jumlah orang miskin akan meningkat sangat signifikan," ujarnya.
Menurutnya, jumlah orang miskin bertambah lantaran terjadi penurunan agregat pendapatan dalam sektor rumah tangga dan hilangnya pekerjaan untuk 2,6-3,6 juta orang, baik karena dirumahkan maupun di PHK.
"Terjadi penurunan pendapatan yang tajam ada di sektor jasa tradisional dan pertanian serta manufaktur," ucapnya.
Dia menjelaskan, penambahan angka orang miskin tidak akan bertambah, apabila pemerintah melakukan langkah yang tepat untuk menekan angka kemiskinan. Pemerintah sendiri telah menggelontorkan ratusan triliun guna Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.
"Tanpa ada dukungan pemerintah, maka akan ada jutaan orang jatuh ke kemiskinan. Oleh karena itu penargetan sangat penting, terutama bagi masyarakat yang terdampak hilangnya pendapata karena pandemi," ucapnya.
Sementara ekonom Universitas Indonesia Uka Wikarya mengatakan, salah satu yang pemerintah untuk mencegah peningkatan angka kemiskinan akibat virus corona adalah lewat bantuan konsumsi dan modal kerja. Pasalnya, banyak masyarakat yang mengalami PHK dan dirumahkan.
"Bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak dan rentan terdampak. Langkah ini bisa menggerakkan sektor ekonomi karena adanya konsumsi," ujarnya.
Untuk modal kerja, kata dia, pemerintah memberikan bantuan kepada dunia usaha agar usaha tidak tutup karena tidak ada pemasukan akibat pandemi corona.
"Mereka (produsen) harus memproduksi barang dan jasa. Karenanya mereka butuh bantuan modal kerja. Paling tidak menjalankan satu kali putaran produksi," tuturnya.
Sehingga, nantinya roda perekonomian akan bergerak perlahan, dan kemudian akan bergerak semakin cepat. "Kondisi ini efek keterkaitan simultan antara sektor produksi dan konsumsi," pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah menambah anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional dari Rp677,2 triliun menjadi Rp695,2 triliun. Penambahan sebesar Rp18 triliun ini diharapkan bisa mengurangi tekanan berat terhadap ekonomi nasional yang sudah terjadi pada kuartal II/2020. (din/zul/fin)