Kampanye protokol kesehatan dengan mengundang sejumlah selebriti Tanah Air ke Istana Negara mulai direspons masyarakat. Upaya Presiden Joko Widodo itu justru dianggap kontradiktif dengan keadaan pandemik covid-19.
Orang Nomor Satu di Indonesia itu mengharapkan para artis dapat menjadi influencer dalam mengkampanyekan protokol kesehatan. Karena penyebaran kasus covid-19 di Indonesia masih tinggi.
Namun, Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman, justru mengaku bingung dengan yang dilakukan Presiden tersebut. Pasalnya, Presiden sebenarnya memiliki jajaran dan resources yang tidak terbatas untuk mensosialisasikan semua program Pemerintah ke publik.
"Kalau sedikit-sedikit mengundang selebriti untuk mengkampanyekan program pemerintah, apakah artinya presiden tidak yakin dengan kemampuan dan efektivitas jajarannya untuk tugas sosialisasi?" ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/7).
Menurut Taufiq, jajaran birokrasi yang dimiliki presiden mempunyai sumber daya yang besar dan bisa menjangkau masyarakat secara luas. Mustinya hal itu lebih dari cukup untuk menjalankan tugas sosialisasi.
"Mengapa Presiden Jokowi hampir selalu saja memakai jasa selebriti dalam sosialisasi program pemerintah?" tanya Taufiq.
Dirinya juga mempertanyakan peran Gugus Tugas Covid-19 dan semua jajaran kementrrian yang hampir tiap hari berbicara tentang protokol kesehatan kepada masyarakat luas.
Bahkan, mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, kalau memang mau mengintensifkan kampanye protokol kesehatan, idealnya Presiden mengundang para tenaga medis dan ilmuwan.
"Karena merekalah yang paling paham tentang tata cara penanganan pandemik Covid-19 termasuk soal protokol kesehatan, bukan selebriti," tegasnya.
Taufiq menambahkan, yang dilakukan Presiden Joko Widodo tersebut justru seperti menjalankan sebuah korporasi bukan sebuah pemerintahan. Sebab, kalau di korporasi, memang sudah biasa menyewa opinion leader untuk mengkampanyekan produk mereka.
Itu pun, lanjut Taufiq, sebelumnya dilakukan survei terlebih dahulu sosok opinion leader yang harus sesuai dengan karakter produknya. Oleh sebab itu, dirinya menyarankan sebaiknya pemerintah fokus saja untuk mengkapitalisasi jajaran yang dimiliki dalam rangka sosialiasi protokol kesehatan.
"Jangan kebanyakan gimmick, keadaan kita saat ini justru makin berbahaya," sindirnya. (rmol/zul)