Impor baja impor selundupan membuat resah produsen baja lokal. Importasi baja impor tersebut jika tidak dicegah pemerintah tentu akan membuat pengusaha baja di Tanah Air lambat laun akan gulung tikar.
Kekhawatiran Indonesia dikepung baja impor selundupan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Anggawira. Karenanya, mewakili pengusaha baja ia meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk melindungi pengusaha nasional dari serbuan baja asing.
"Gempuran baja dari luar ini unfair lah, ya penyelundupan lah kalau kita boleh bilang kasarnya. Ke depan kita harapkan kolaborasi antara kita dengan Kementerian Perindustrian bisa menimalisir (gempuran baja impor)," katanya dikutip dari kanal YouTube Hipmi, kemarin (9/7).
Menurutnya, untuk membenahi masalah baja nasional, pemerintah harus menyiapkan peta jalan atau roadmap. Sehingga dengan rencana tersebut nantinya baja nasional akan kuat di negeri sendiri.
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif terhadap industri baja nasional di mana industri baja ini merupakan mother of industry. "Iya, kalau industrinya kuat pasti semuanya juga akan kuat. Kalau industrinya efisien pastinya produk-produk turunannya atau industri turunannya akan lebih efisien," paparnya.
Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian, ESDM Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Rama Datau meminta terutama kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Taufiek Bawazier yang hadir dalam diskusi tersebut untuk segera membenahi persoalan tersebut.
"Kita lihat kemarin-kemarin itu gempuran dari baja-baja impor. Tolong pak dirjen bisa membantu memproteksi industri baja ke depan dari produk-produk impor," ujarnya.
Terpisah. ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna menilai industri baja lokal yang memiliki peran sentral dalam ekonomi namun tidak mendapatkan dukungan optimal dari pemerintah.
"Pdahal industri baja itu sebagai mother of industry. Artinya, industri ini merupakan salah satu induk industri. Sayangnya kebijakan industri nasional sudah lama tidak tidak mendukung kemajuan industri baja," ujarnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (9/7).
Dia mencontohkan, seperti struktur pasar yang tidak efisien yang hanya didominasi BUMN. Ironisnya, kata dia, BUMN industri baja tidak fokus untuk pengembangan baja, melainkan industri lain seperti kawasan industri dan hotel.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk menyelamatkan industri baja nasional dari serbuan impor. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang telah menyiapkan sejumlah langkah.
Pertama, pemerintah akan mengimplementasi Peraturan Presiden Nomor 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Di situ diatur harga gas untuk sektor industri tertentu USD6 per MMBTU. Selama ini kebijakan tersebut belum berjalan optimal.
Kedua, memberikan diskon tarif listrik kepada industri yang beroperasi 24 jam. Diskon ini diberikan di jam-jam tertentu.
Ketiga, permasalahan yang selama ini juga membuat daya saing industri baja nasional menurun adalah masalah ampas bijih (slag) dari hasil pengolahan industri baja. Selama ini slag dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Itu menjadi beban bagi industri. (din/zul/fin)