Kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu berimbas pada sorotan untuk para menteri yang telah ditunjuknya. Para menteri Kabinet Indonesia Maju terus mendapat kritikan dari publik. Termasuk Mendikbud Nadiem Makarim.
Mas Menteri ini disebut-sebut sebagai salah satu menteri yang tak serius bekerja selama masa pandemi.
“Bidang pendidikan pada masa pandemi ada ketidakseriusan dari mendikbud,” tuding Guru Besar UIN Jakarta Azyumardi Azra.
Namun, menurutnya Jokowi mestinya memarahi dirinya sendiri, bukan kepada menteri. Sebab para menteri di Kabinet Indonesia Maju terdapat orang-orang yang tidak cocok dengan bidangnya atau tidak berpengalaman.
Setelah Azyumardi Azra, Ketua DPR periode 2009-2014 Marzuki Alie juga turut berkomentar. Menurut politikus Partai Demokrat itu, kinerja Nadiem Makarim tidak profesional dalam memimpin Kemendikbud. Terutama dalam menerapkan pendidikan daring. Sebab, infrastruktur internet di Tanah Air belum merata.
“Listrik masih byarpet, sinyal internet yang masih parah, kuota internet yang mahal, ditambah kesiapan guru atau dosen adalah masalah-masalah pendidikan yang belum nampak progres di masa kepemimpinan Mas Nadiem,” ujar Marzuki seperti dikutip dari Jawapos, Jumat (3/7).
Menurut Marzuki Alie, kebijakan yang diterbitkan mendikbud seperti kebijakan ekonomi, berseri. Sebagaimana diketahui, pada bidang ekonomi, jika kebijakan tidak tepat, maka dapat dikoreksi dan disesuaikan secara berkelanjutan. Sementara kebijakan pendidikan tidak boleh yang menimbulkan kebijakan baru membatalkan kebijakan kemarin. Semestinya kebijakan itu berkesinambungan, sinergis menuju visi pendidikan.
“Demikian pula Kampus Merdeka. Sejauh mana Kampus Merdeka itu? Jangan-jangan nanti justru bukan merdeka tetapi semakin terbelit dengan berbagai aturan,” ungkapnya.
Bentuk ketidakprofesionalan Nadiem lainnya yang disorot Marzuki adalah terkait pendidikan yang hendak dikomersialkan.
“Misalnya dalam RUU Cipta Kerja. Ini jelas menteri mau menjadikan pendidikan seperti Gojek, melepaskan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945,” politikus Partai Demokrat itu.
Pendapat senada juga dikemukakan Pengamat Pendidikan Darmaningtyas. Dia berpendapat bahwa Mendikbud Nadiem tidak mempunyai konsep. Sejak awal sosok Nadiem diragukan terutama dalam menjalankan amanah terkait pendidikan karakter.
“Bahkan di saat pandemi ini, Kemendikbud tidak mempunyai data yang membantu seperti seberapa banyak guru honorer yang terkena dampak,” ujar Darmaningtyas. (jawapos/ima)