Pemerintah terus memperkuat komitmen agar lebih fokus dan bekerja keras menangani wabah covid-19 di Tanah Air yang tak kunjung usai. Untuk itu, kerjasama pemerintah dengan semua pihak sangat dibutuhkan, terlebih dukungan dari pemerintah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, Gugus Tugas (GT) Percepatan Penanganan Covid-19 tidak akan bisa mengatasi covid-19 tanpa dukungan pemerintah daerah.
"Untuk selanjutnya kita perlu kerja keras lagi terutama untuk wilayah-wilayah yang masih berstatus merah, orange, atau kuning," ujarnya Mugajir Effebdy dikutip dari rilisnya, Selasa (30/9).
Muhadjir menekankan kepada setiap kepala daerah untuk tidak menjadikan status itu sebagai tujuan yang ingin dicapai. Pasalnya, diketahui sejauh ini ada daerah yang tidak mengindahkan aturan dari pusat sehingga berimplikasi terhadap kenaikan jumlah kasus positif.
Ia pun meyakini pentingnya melibatkan semua pihak, termasuk unsur akademisi dan perguruan tinggi serta organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam upaya menangani Covid-19 khususnya di daerah.
"Tolong dijadikan pedoman apa yang sudah dibuat melalui aturan protokol kesehatan dengan melibatkan semua pihak dalam pentahelix. Saya mohon segera libatkan perguruan tinggi, tidak perlu ada izin ke pusat untuk menjalin kesepakatan kerja sama," ujarnya.
Muhajir mengutip apa yang selalu disampaikan Kepala BNPB sekaligus Ketua GT Pusat Penanganan Covid-19 Doni Monardo, bahwa dibutuhkan cara-cara inovatif ataupun terobosan baru dalam menangani Covid-19.
"Saat ini kita memang dihadapkan pada dilema antara berusaha keras melindungi warga dari Covid-19 atau menjaga stabilitas ekonomi. Hanya itu bukan pilihan, dua-duanya harus dijaga, keselamatan warga serta keberlanjutan denyut nadi ekonomi bangsa," pungkas Menko PMK.
Senada disampaikan Ketua GT Pusat Doni Monardo, bahwa pemerintah akan mencari strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah dibuat pemerintah.
"Bagaimana caranya masyarakat sekarang ini mau patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan kemudian bagaimana menyusun strategi yang mudah dipahami oleh masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada semua kementerian agar melakukan terobosan baru yang berdampak besar terhadap penanganan pandemi Covid-19 di tengah masyarakat.
"Saya minta agar kita bekerja tidak linier. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja," ujar Jokowi dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6) lalu
Jokowi meminta jajarannya untuk mengawasi dan memberi panduan bagi daerah-daerah yang akan memulai menuju masa adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah pusat harus turun memberikan panduan kepada daerah mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum membuka kembali fasilitas dan kegiatan publik maupun perniagaan.
"Saya juga minta dilihat betul daerah-daerah yang mulai masuk ke new normal. Tahapannya betul-betul dilalui baik itu prakondisi, timing-nya kapan, diberikan panduan, ada guidance dari pusat sehingga mereka tidak salah. Ada prakondisi, ketepatan timing-nya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka. Itu betul-betul diberikan panduan," kata Presiden. (dal/zul/fin)