Presiden Jokowi kembali melontarkan ancaman setelah sebelumnya sempat marah-marah dalam Sidang Paripurna Kabinet. Namun, bukan ke para menteri dan pimpinan lembaga. Kali ini, Jokowi melontarkan ancaman kepada kepala daerah.
Ancaman tersebut disampaikan orang nomor satu di Indonesia di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (30/6).
Dalam pemaparannya, Jokowi menginginkan kepala daerah memiliki strategi intervensi berbasis lokal untuk diterapkan dalam menangani pandemi Covid-19.
Karena itu, ia ingin memastikan bantuan dari pusat ke daerah bisa secepatnya terealisasi.
Menurutnya, strategi intervensi berbasis lokal dengan mengarantina dan mengisolasi di tingkat RT/RW atau desa, lebih efektif ketimbang mengarantina kota/kabupaten.
“Ini lebih efektif. Jadi strategi ini agar kita pakai bersama-sama sehingga kita harapkan terjadi penurunan di RT maupun di RW,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan gubernur, bupati dan wali kota agar segera mengeluarkan anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan dan bansos.
Pasalnya, hal itu berkaitan dengan peredaran uang di masyarakat.
Hal ini penting agar kebutuhan untuk jaring pengaman sosial atau social safety net bagi masyarakat terpenuhi, terutama mereka yang terkena dampak Covid-19.
“Ketiga, yang berkaitan dengan stimulus ekonomi terutama untuk usaha mikro, usaha kecil, ini betul-betul juga provinsi, kabupaten, dan kota juga harus melihat lapangannya,” tekan dia.
Bahkan, anggaran untuk stimulus ekonomi itu sudah disiapkan mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten/kota.
“Ini berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada yang tercecer. Tiga hal ini segera keluarkan dari APBD kita, sekali lagi agar peredaran uang di masyarakat semakin besar,” jelasnya.
Perintah yang sama juga ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga agar anggaran yang sudah dialokasikan bisa dikeluarkan.
Bahkan, dirinya menyatakan akan memantau langsung agar anggaran dimaksud benar-benar diserap.
“Kalau masih rendah, saya telepon langsung, saya tegur menterinya atau kepala lembaganya,” tegasnya.
Jokowi tidak ingin rupiah yang beredar di masyarakat semakin sedikit.