Penyerapan anggaran untuk bidang kesehatan menjadi sorotan tajam Presiden Joko Widodo. Warning ini pun tidak main-main, setelah mengetahui adanya ketidakberesan dalam pendisitribusian. Tak pelak isu reshuffle pun kembali berkembang.
Menanggapi hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, upaya pemulihan akibat pandemi Covid-19 baru mencapai 4,68 persen dari total alokasi sebesar Rp87,55 triliun yang diplot di Kementerian Kesehatan.
”Hari ini (Kemarin, Red) kami bisa memberikan update mengenai proses pemulihan ekonomi nasional untuk kesehatan telah mencapai 4,68 persen,” katanya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (29/6) kemarin.
Jika dikalkulasi, angka tersebut meningkat dibandingkan sebelumnya. ”Penyerapannya masih berada di level 1,54 persen karena terjadi gap antara realisasi keuangan dan fisik sehingga perlu percepatan proses administrasi penagihan.
Sri Mulyani menambahkan, untuk penyerapan anggaran perlindungan sosial saat ini telah mencapai 34,06 persen, sektoral dan pemda 4 persen, UMKM 22,74 persen, serta insentif dunia usaha 10,14 persen. ”UMKM 22,74 persen tapi ini karena sudah ada penempatan dana ke Himbara seperti yang sudah disampaikan. Kemudian untuk pembiayaan korporasi belum ada yang terealisasi,” paparnya.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, Senin (29/6) kemarin, meminta pembayaran pelayanan kesehatan dipercepat pencairannya. Menurut Presiden, jika perlu dengan memotong prosedur di Kementerian Kesehatan.
”Saya minta pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan,” katanya.
Sebagai informasi, total anggaran penanganan COVID-19 mencapai Rp695,2 triliun terdiri dari kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp106,11 triliun.
Terpisah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui ada sejumlah masalah dalam penyerapan anggaran di Kemenkes padahal dana tersebut dibutuhkan untuk mengatasi pandemi Covid-19.
”Memang ada beberapa kementerian yang disinggung. Pertama Kemenkes dengan anggaran cukup besar, tapi serapan anggaran 1,53 persen. Setelah kita dalami ada beberapa persoalan, pertama, masalah koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS, Kemenkes, itu juga sedang dibenahi," kata Moeldoko.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dengan keras penyerapan anggaran di bidang kesehatan baru 1,53 persen dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp75 triliun. Akibatnya, menurut Presiden Jokowi, uang beredar di masyarakat seluruhnya terhenti di sana.
”Ini masalah koordinasi sering mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan, tapi ada langkah-langkah yang sudah dilakukan Kemenkes untuk mengnyinergikan kekuatan ini untuk mencari solusi bersama,” ujar Moeldoko.
Masalah selanjutnya adalah pada proses verifikasi data tenaga kesehatan. ”Verifikasi data tenaga kesehatan juga perlu ada koordinasi, jangan sampai ada salah sasaran dan masalah ketiga ada regulasi Kemenkes yang lama menghadapi situasi seperti ini. Regulasi itu tidak cocok lagi, jadi perlu ada perbaikan,” jelas Moeldoko.
Intinya, menurut Moeldoko, dalam situasi pandemi Covid-19, perlu ada langkah-langkah baru yang dilakukan Kemenkes. Menurut Moeldoko, tingkat kegemasan Presiden terhadap mandeknya penyerapan anggaran dan lambatnya penanganan Covid-19 sudah mendekati puncak.
”Gemasnya Presiden dari angka 1-5 sudah mendekati angka 5. Presiden ingin skema bantuan tadi, bansos, bantuan ekonomi dan keuangan itu tidak telat, kalau terlambat Presiden mengatakan dunia usaha sudah mati, UMKM sudah mati juga. Ini peringatan kesekian kalinya bukan baru kali ini, kalau terlambat, sudah bahaya,” timpal Moeldoko.