Protes organisasi masyarakat (ormas) Islam dan MUI terkait RUU HIP, salah satunya ditujukan pada poin memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila alias Gotong Royong.
Namun, keduanya dikhawatirkan menjadi alat untuk melemahkan sila paling pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
Apa yang termaktub dalam RUU HIP tersebut ternyata menjadi visi misi PDI Perjuangan (PDIP) yang juga memperjuangkan hal sama.
Hal ini seperti diungkapkan Aktivis Hak Asasi Manusia Natalius Pigai seraya mengunggah bukti Visi dan Misi PDIP sebagaimana dilansir dalam situs resmi partai, pdiperjuangan.id.
Di sana jelas tercantum bahwa visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai.
Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah:
Partai adalah:
a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
Sebagian visi inilah, yang menurut Natalius, ternyata sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.
Ia mengatakan, jika jelas-jelas diketahui visi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu punya motif menyimpan agenda ideologi lain, Presiden Jokowi harus berani dan tegas untuk bertindak.
“Presiden Baru harus jelas, tegas, terukur, dan benar untuk mantapkan Pancasila dari anasir-anasir ideologi lain,” ujarnya lewat akun Twitter, Minggu (28/6).
Presiden, menurutnya, harus bersikap adil dalam memperlakukan setiap organisasi apapun. Pasalnya, ia melihat saat ini tidak ada lagi keadilan yang ditunjukkan pemerintah terhadap setiap kelompok masyarakat.
“Jika HTI dibubarkan karena visi khilafah kenapa partai yang mau mengubah Pancasila dan melanggar Tap MPRS dibiarkan?” tegasnya.
“Jika saya menkumham, enggak pakai lama, saya minta ubah visi & misi partai,” tukasnya. (sta/pojoksatu/ima)