Serangan yang ditujukan terhadap PDI Perjuangan memiliki tujuan yang lebih jauh. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut serangan tersebut bertujuan untuk mengganggu pemerintahan yang sah dan konstitusional di bawah Kepemimpinan Jokowi.
Karenanya, anak buah Megawati Soekarnoputri ini melontarkan peringatan keras. Meski begitu Hasto menekankan PDIP selalu mengedepankan dialog dan musyarawah.
Demikian disampaikan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya dikutip dari Antara, Jumat (26/6) kemarin. “Untuk itu PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kita kedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami,” tegasnya.
Politisi asal Yogyakarta ini lantas menjelaskan terkait keputusan PDIP yang mempolisikan pembakaran bendera PDIP oleh massa aliansi anti komunis. Hasto bertutur, bahwa langkah itu didasari atas pengalaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Saya teringat ketika konsolidasi dilakukan paska peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996,” ujarnya.
Saat itu, lanjut Hasto, ada yang mengusulkan agar melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Akan tetapi, Megawati saat itu malah mengambil langkah yang cukup mengejutkan.
“Yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 Kabupaten/Kota,” bebernya.
Kata Hasto, keputusan dan langkah yang diambil putri Proklamator RI itu bahkan ada yang memprotes. Namun dengan keyakinan yang dimiliki, langkah itu akhirnya membuahkan hasil.
“Keyakinannya terbukti, seorang hakim yang bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan,” ungkapnya. “Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral,” cerita Hasto.
Hasto juga menyatakan, bahwa seluruh anggota dan kader PDIP masih satu komando, yaitu untuk menahan dan terus menjaga persatuan. Hasto menegaskan bahwa PDIP adalah Nasionalis-Soekarnois yang selalu berjuang untuk bangsa dan negara.
“Kami dididik untuk mencintai negara ini lebih dari segalanya dan membangun persaudaraan sebagai saudara sebangsa dan setanah air, untuk Indonesia yang satu,” tegas Hasto
Dia pun memberi contoh, bagaimana Megawati meminta agar tidak ada yang menghujat Presiden kedua RI Soeharto saat diturunkan. Meskipun Soekarno, ayah Megawati saat itu, pernah dipinggirkan saat Orde Baru lahir.
“Bagi PDIP, politik itu menebar kebaikan, dan membangun optimisme. Prioritas utama kami saat ini adalah membantu rakyat akibat Covid-19,” pungkasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi menerima laporan yang dibuat oleh DPP PDIP terkait kasus pembakaran bendera. Kuasa hukum DPP PDIP Ronny Talampesy menyampaikan, pihaknya menyangkakan terlapor dengan pasal 160 KUHP dan atau 170 KUHP dan atau pasal 156 KUHP terkait tindak pidana kekerasan, pengrusakan terhadap barang berupa pembakaran bendera PDIP.
Selain itu, para pelaku juga disangkakan telah menghasut untuk menyatakan pernyataan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap golongan. “Dalam hal ini PDIP,” kata Ronny usai membuat laporan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/6).