Tata kelola keuangan negara di bawah kendali pemerintahan Presiden Jokowi banyak mengundang tanda tanya. Alasannya, aliran uang yang bersumber dari utang besar pemerintah tidak banyak menimbulkan dampak yang signifikan dan nyata bagi rakyat.
Paling anyar sejumlah pertanyaan dilontarkan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Dia mempertanyakan tambahan utang sebesar Rp1.038 di 2020 ini, yang efeknya tidak dirasakan rakyat.
Utamanya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi sebaran virus corona baru atau covid-19.
“Katanya tahun 2020 akan tambah utang Rp1.038 triliun, akan berikan dana Covid-19 Rp667 triliun. Tapi kenapa rakyat masih bayar tes corona?” tanyanya melalui akun Twitter pribadinya, Senin (22/6).
Selain itu, Said Didu juga mempertanyakan ke mana aliran uang tersebut sebenarnya mengalir. Sebab rakyat masih dicekik dengan berbagai kenaikan, seperti iuran BPJS Kesehatan.
Tidak hanya itu, tagihan listrik oleh sebagian masyarakat juga dirasakan melonjak berkali lipat secara tiba-tiba. Rakyat juga belum bisa merasakan BBM murah meskipun harga minyak dunia sedang anjlok.
“Kenapa BPJS dinaikkan? Kenapa listrik mencekik? Kenapa BBM tidak turun? Dan kenapa lainnya? Apakah uang rakyat tersebut bukan untuk bantu rakyat?” tanyanya. (rmol/zul)