Ahmad Luthfi Tekankan ASN Jateng Jadi Problem Solver: Layanan Publik Harus Responsif & Bebas Titipan

radartegal.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, memberikan instruksi tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk bertransformasi menjadi problem solver (pemecah masalah) yang nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Luthfi saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Rabu 1 April 2026.

Birokrasi Melayani: Setara dan Responsif

Menurut Luthfi, paradigma birokrasi harus bergeser dari sekadar urusan administratif menuju birokrasi yang melayani. Ia menekankan bahwa posisi pemberi layanan dan masyarakat yang dilayani adalah setara.

"ASN dituntut untuk cepat, responsif, adaptif, dan menghadirkan solusi konkret. Kehadiran birokrasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga," ujar Luthfi.

BACA JUGA: Curah Hujan Tinggi Picu Bencana di Pemalang, Bupati Anom Ingatkan ASN Responsif Layani Warga

BACA JUGA: ASN di Tegal Kembali Masuk Kerja Usai Libur Lebaran, Wali Kota Tekankan Hal Ini

Strategi Teamwork dan Collaborative Government

Menghadapi tantangan pembangunan Jawa Tengah yang kompleks, Gubernur menegaskan bahwa pola kerja sektoral sudah tidak relevan. Ia mendorong implementasi collaborative government untuk menangani isu-isu krusial.

• Integrasi OPD: Penanganan bencana seperti banjir, longsor, hingga perbaikan infrastruktur harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
• Sinergi Lintas Level: Harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan 35 Kabupaten/Kota menjadi kunci efektivitas program.
• Fokus Multisektor: Pembangunan tidak hanya terpaku pada fisik, tetapi mencakup pendidikan, kesehatan, dan penguatan SDM.

Komitmen Merit System: "Tidak Ada Titip-Menitip"

Di sisi tata kelola internal, Luthfi memberikan jaminan mengenai transparansi promosi jabatan di lingkungan Pemprov Jateng. Ia memastikan bahwa Merit System adalah satu-satunya standar yang berlaku.

"Tidak ada praktik titip-menitip di Provinsi Jawa Tengah. Semua penempatan jabatan harus berbasis kompetensi dan integritas. Kita ingin membangun birokrasi yang bersih dan profesional," tegasnya.

BACA JUGA: Apel Bersama, Bupati Tegal Ischak Maulana Janjikan Beasiswa S2 & S3 bagi ASN Inovatif

BACA JUGA: Dilarang Dipakai untuk Mudik, Kendaraan Dinas ASN di Tegal Dikandangkan

Detail Pelaksanaan Forum

Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Uswatun Khasanah melaporkan bahwa forum ini diikuti oleh jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Eselon III, hingga pejabat fungsional secara hibrida (luring dan daring).

Tujuan utama kegiatan ini adalah menyelaraskan visi birokrasi dalam mengeksekusi program prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 agar lebih tepat sasaran.

Sumber: