Wabup Tegal Hadiri Rakornas Polpum, Dukung Program Asta Cita Presiden
Wakil Bupati Tegal, Ahmad Kholid hadiri Rakornas Polpum didampingi Kepala Kesbangpol dan Bappeda di Jakarta (15/01/2026)-radar tegal-Poto : doc. Prokompin Kab. Tegal
Jakarta, radartegal.com – Wakil Bupati (Wabup) Tegal Ahmad Kholid hadiri Rapat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, di Hotel Pullman Jakarta Central Park, pada Kamis, 15 Januari 2026 lalu.
Rakornas dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota, Kepala Badan Kesbangpol, serta Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, dengan jumlah peserta sekitar 1.000 orang. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 25 dan Pasal 26.
Rakornas juga dimaksudkan sebagai implementasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum guna mendukung program prioritas Presiden dan Asta Cita.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, dalam arahannya menyampaikan bahwa urusan pemerintahan umum memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan kebangsaan.
BACA JUGA:Bupati Tegal Siap Wujudkan Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional 2026
BACA JUGA:Rumah Roboh dan Kebakaran Terjadi Lagi, PMI Kabupaten Tegal Pastikan Bantuan Sampai ke Korban
Menurutnya, tugas tersebut mencakup pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, serta koordinasi administrasi pemerintahan.
Ia menekankan bahwa dinamika kebangsaan saat ini menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja lebih terintegrasi, terutama dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, koperasi, dan ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.
“Ketika ekonomi masyarakat kuat dan kebutuhan dasar terpenuhi, kehidupan demokrasi akan berjalan lebih sehat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran daerah harus selaras dengan kebijakan nasional agar aspirasi Presiden dapat diimplementasikan secara optimal hingga ke tingkat daerah.
BACA JUGA:Tanam 1.000 Pohon di Kawasan Hutan Bumijawa, Polres Tegal Dukung Pelestarian Lingkungan
BACA JUGA:Tegal Lawan Kerusakan Hutan, 1.000 Pohon Ditanam di Lereng Gunung Slamet
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Bahtiar, menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi ruang konsolidasi penting untuk mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Menurutnya, urusan pemerintahan umum secara normatif melekat pada kepala daerah sebagai wakil Presiden di daerah, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat undang-undang. Oleh karena itu, forum Rakornas dinilai penting untuk menyerap pengalaman dan masukan langsung dari pemerintah daerah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

