Realisasi Penyaluran KPR Melalui Skema FLPP di Jateng Capai 15.920 Unit, Pemprov Optimis Capai Target

Radartegal.com- Realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Tengah per 29 September 2025 mencapai 15.920 unit. Jumlah tersebut terealisasi di 33 kabupaten/kota.

Hal itu berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Jateng.

“Angka ini terus berprogres, untuk mencapai target yang diberikan pemerintah pusat sebanyak 350.000 unit di Jawa Tengah,"ucap Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin saat Akad Massal KPR Sejahtera FLPP 25.000 Unit, dan Penyerahan Simbolis Kunci Rumah bersama Presiden Prabowo Subianto di Perumahan Pesona Kahuripan 10 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, 29 September 2025.

Taj Yasin mengatakan, pada Rakor Akad Massal di Bogor tersebut, ada 7  titik di Jateng yang dilakukan akad massal KPR FLPP dan serah terima kunci. Ini jumlah terbesar nomor dua setelah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

BACA JUGA: 6.000 Peserta Ikuti Solo Run Fest 2025, Gubernur Ahmad Luthfi Berbaur dan Sapa Warga

BACA JUGA: Jalan Todanan–Ngawen Blora Diperbaiki, Gubernur Jateng: Pembangunan Bertahap

“Ini menjadi salah satu wujud komitmen Pemprov Jateng dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat,"jelasnya.

Dalam kesempatan itu, lanjut tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini, Pemprov Jateng juga banyak program mengenai penyediaan rumah bagi warga tidak mampu, di antaranya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), program Tuku Lemah Entuk Omah, dan lainnya. 

"Muara atas program yang kami gulirkan bersama Pak Gubernur Ahmad Luthfi ini yaitu Satu KK (Kepala Keluarga) Satu Rumah Layak Huni  di Jateng,"tandasnya.

Program Tiga Juta Rumah

Program Tiga Juta Rumah mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang terus melakukan berbagai upaya untuk melancarkannya.

BACA JUGA: Dubes Prancis Temui Gubernur Jateng, Jalin Kerja Sama Strategis

BACA JUGA: Dongkrak Ekonomi Jateng, Gubernur Beri Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan

Terkait program yang dicanangkan Pemerintah Pusat tersebut, Pemprov Jateng mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak berlama-lama dalam pengurusan pemecahan sertifikat tanah.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin.

"Kami juga terus membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder bidang perumahan (pengembang dan perbankan)," kata Taj Yasin.

Selain itu, dukungan Pemprov Jateng dilakukan dalam bentuk upaya mendorong agar pemerintah kabupaten/ kota segera melakukan pengurusan perizinan agar tidak lebih dari 10 hari setelah dokumen lengkap.

Sumber: