4.657 Balita Stunting, Pemkab Batang Gencarkan Strategi Ini

4.657 Balita Stunting, Pemkab Batang Gencarkan Strategi Ini

Petugas DP3AP2KB Kabupaten Batang saat melakukan pendataan kasus stunting pada warga.-Istimewa-radar pekalongan

BATANG, RADARTEGAL.DISWAY.ID - Kasus stunting di Kabupaten BATANG terbilang masih tinggi.

Tercatat, sampai dengan saat ini terdapat 4.657 balita yang mengalami stunting.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang terus bekerja keras untuk mengentaskan kasus stunting di wilayahnya. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Batang Supriyono mengatakan, sampai saat ini masih ada 4.657 kasus balita stunting.

BACA JUGA:Tak KB Rawan Stunting, Khofifah: Jangan Sampai Orang Hamil Sambil Gendong Anak

Mereka (balita stunting) tersebar di 25 desa dari 8 kecamatan di Kabupaten Batang.

"Kami mempertimbangkan penanganan kasus stunting di delapan kecamatan tersebut, karena berdasar analisa situasi data dari organisasi perangkat daerah (OPD). Kemudian, indikator lainnya seperti penyediaan air bersih dan jamban," ungkapnya, didampingi Kabid Keluarga Berencana, Winasih, Senin 12 Juni 2023.

Lebih jauh Supriyono, membeberkan, delapan kecamatan tersebut yakni, Kecamatan Warungasem dan Banyuputih.

Kemudian Kecamatan Tulis, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Reban, Blado, Kecamatan Kandeman, dan Kecamatan Bawang.

BACA JUGA:Terima Tantangan Ganjar, Bidan Puskesmas Purwodadi Siap Nol-kan Angka Stunting Dalam Waktu 3 Bulan

Menurutnya, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka kasus stunting atau kekerdilan pada anak di Kabupaten Batang.

Sejumlah program kegiatan yang disiapkan diantaranya, menyiapkan tim pendamping keluarga (TPK) dan memberikan pelayanan keluarga berencana.

"Kami berkomitmen mengentaskan kasus stunting, karena saat ini masih ada 4.657 balita atau sekitar 10,39 persen dari 44.893 balita yang masih mengalami kasus itu," katanya.

Penuntasan kasus kekerdilan pada anak, masih kata Supriyono, melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah.

Sumber: