DPRD Prihatin Keuangan Daerah Semakin Sulit: Pemalang Makin Bonyok

DPRD Prihatin Keuangan Daerah Semakin Sulit: Pemalang Makin Bonyok

Anggota DPRD M Safi'i menjelaskan kondisi Kabupaten Pemalang yang semakin rusak.-Agus Pratikno-

PEMALANG, RADARTEGAL.DISWAY.ID - Anggota DPRD Kabupaten Pemalang M Safi'i mengaku sangat prihatin melihat kondisi daerahnya. Apalagi kondisi keuangan daerahnya semakin sulit yang dikhawatirkan akan membuat Pemalang semakin bonyok alias rusak. 

Kabupaten Pemalang aliran dana pusat semakin sulit, karena semakin berkurang jumlahnya dari tahun ke tahun. Seperti tidak adanya dana insentif daerah (DID). 

"Pemalang di tahun kemarin dan sekarang tidak ada DID. Di tahun 2021 kita masih dapat 27 miliar. Namun sekarang kemungkinan akan terus berkurang," katanya dalam rapat Pansus di gedung dewan.

Kondisi tersebut dimungkinkan karena dampak kejadian di tahun 2022. Yaitu adanya operasi tangkap tangan OTT oleh KPK. 

BACA JUGA:Luar Biasa! Warga Moga Pemalang Gotong Royong Bangun Masjid Megah, Plt Bupati: Perlu Ditiru Pemkab

Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap Kabupaten Pemalang untuk bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Sisi lain, juga masih ada variabel-variabel yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang terkait untuk pendapatan daerah," ujarnya.

Berkurangnya suntikan dana bantuan melalui DID akan semakin membuat Kabupaten Pemalang menjadi bonyok atau rusak.

Karena dana bantuan dari pemerintah pusat seperti dana alokasi umum (DAU) semakin berkurang. Apalagi dengan adanya kejadian OTT juga bertambah rusak lagi. 

BACA JUGA:Disentil DIsdukcapil Soal Parkir, Dishub Pemalang Gercep Beri Pembinaan Jukir

"Jadi jika kita tidak dapat suntikan bantuan dana lagi, melalui DID nya maka akan bonyok kondisi Kabupaten Pemalang," jelasnya.

Disebutkan banyak hal yang mempengaruhi kondisi Kabupaten Pemalang saat ini, termasuk tidak tercapai reformasi birokrasi. Karena dari target capaian penilaian 64 hanya mendapat 61.

"Sehingga reformasi birokrasi kita tidak berhasil karena dari target capaian nilai 64 tapi hanya mencapai 61. Makanya kita harus prihatin , karena yang terjadi ada dana atau uang tapi didoktrin biar gak bisa dipakai," paparnya. *

Sumber: