Banyak Program Kegiatan Pembangunan di Pemalang Ukurannya Tak Jelas, DPRD Prihatin

PEMALANG, RADARTEGAL.DISWAY.ID - Anggota DPRD Kabupaten Pemalang M Safi'i merasa prihatin terhadap program kegiatan pembangunan yang banyak ukurannya tidak jelas. 

Kondisi tersebut, menurutnya sebagai akibat saat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) tidak tuntas. 

"Ketika ukurannya tidak ada atau tidak jelas, maka orientasi pembangunannya hanya pada outputnya saja. Artinya yang penting ada program atau ada kegiatan kemudian dilaksanakan selesai. Sehingga hasil akhir dari pelaksanaan program pembangunan itu tidak ada," katanya, saat rapat Pansus I DPRD pembahasan LKPj Bupati akhir tahun anggaran 2022 di ruang rapat gedung dewan.

M Safi'i lebih lanjut menyampaikan, problem atau permasalahan yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Problem atau permasalahan itu menyangkut pada capaian reformasi birokrasi.  

BACA JUGA:Mengayomi dan Melindungi Anggota, Korpri Pemalang Gandeng Advokat

"Jadi permasalahan itu  muncul pada masalah sumberdaya manusia (SDM). Selain itu permasalahan pada soal gaji dan tunjangan. Karena hampir rata-rata di OPD terkait sisa lebih pembiayaan (Silpa) gaji dan tunjangannya sangat tinggi," ujarnya.  

Dijelaskan, pemasangan anggaran untuk gaji dan tunjangan itu sebesar Rp1,147 triliun. Sedangkan Silpanya ada Rp99 miliar. 

"Jadi, ketika pemasangan anggaran untuk gaji dan tunjangan itu 100 persen plus 2,5 persen address, dari Rp1,147 triliun kemudian ditambah Rp30 miliar. Maka kita masih punya uang segar sebesar kurang lebih ada Rp66 miliar dari Rp99 miliar Silpa tersebut," terangnya. 

BACA JUGA:Hingga Lebaran 2023 Stok Kepokmas di Pemalang Dijamin Aman Harga Stabil

Karena itu, dia berharap agar kedepan tidak ada lagi masalah di OPD yang kekurangan anggaran. *

Sumber: