Belum Sebulan Dihentikan, Jokowi Cabut Lagi Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya kembali membuka keran ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng mulai 23 Mei mendatang. Sebelumnya, Jokowi melarang ekspor CPO dan produk-produk turunannya sejak 28 April lalu.

Keputusan inipun langsung diapresiasi dan disambut gembira berbagai organisasi petani sawit di Tanah Air. Ketua Umum Apkasindo Perjuangan, Alpian Arahman mengatakan dibukanya kembali eskpor CPO akan menormalkan tata niaga sawit tandan buah segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia.

Sebelumnya akibat larangan ekspor, mereka sempat mengalami masalah, karena harga TBS sawit anjlok dan stoknya melimpah.

"Baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata Rp2 ribu rupiah per kilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang di lakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi," kata Alpian, Kamis (19/5).

Sementara itu Ketua Umum Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (Popsi) Pahala Sibuea mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan regulasi di lembaga BPDPKS.

"Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia. Misalnya ke depan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagaan-kelembagaan petani sawit di seluruh Indonesia," katanya.

Pahala Sibuea juga menyingung selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya

untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Hal tersebut, lanjut dia, bisa dilihat dari dana BPDPKS Rp137,283 triliun yang dipungut sejak 2015 hingga 2021 sekitar 80,16 persen hanya untuk subsidi biodiesel.

Sementara untuk petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ketua Umum Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) Narno tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit.

Yakni untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan keberadaan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (19/5), mengumumkan kebijakan pemerintah untuk membuka kembali ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 23 Mei nanti, setelah sempat dilarang sejak 28 April lalu. (zul/rtc)

Sumber: