Pengumuman Jokowi soal Larangan Ekspor CPO Blunder, Muslim Arbi: Hancurkan Ekonomi Nasional

Pengumuman larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (24.4) lalu, dinilai blunder. Bahan baku minyak goreng yang disebut Jokowi oleh masyarakat diartikan sebagai crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Namun, kemudian pemerintah membuat penjelasan baru. Di mana bahan baku minyak yang dimaksud adalah refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, pernyataan Jokowi itu blunder. Alasannya pengumuman yang disampaikannya itu telah menghancurkan ekonomi nasional, khususnya para petani lantaran harga sawit terjun bebas.

"Anehnya kok Jokowi bikin keputusan blunder gitu?" ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/4).

Menurut Muslim, sikap Jokowi yang blunder tersebut dapat dianggap turut terlibat lindungi mafia CPO dan minyak goreng. Apalagi, jika dikaitkan dengan tuduhan fundraising atau penggalangan dana untuk perpanjangan masa jabatan dan tunda pemilu.

"Apakah karena sudah terbongkar, sehingga Jokowi terjebak pada putusan yang blunder itu?" pungkas Muslim.

Sebelumnya, kendati baru akan berlaku, Kamis (28/4) mendatang, keputusan Jokowi melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diprediksi tidak akan bertahan lama. Bahkan oleh pendiri Lokataru, Haris Azhar, kebijakan itu diprediksi hanya akan bertahan beberapa hari.

Prediksi itu diungkapkan haris Azhar saat diskusi publik yang diselenggarakan oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) bertajuk "Meneguhkan Trisakti Bungkarno VS Oligarki Kapitalis" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (23/4).

"Soal minyak goreng, pernyataan kemarin apa? Akan dihentikan ekspor migor (minyak goreng) luar negeri. Artinya, untuk membanjiri migor di pasar lokal supaya harga turun. Dugaan saya, dua hari lagi atau mungkin berapa hari lagi, nyetop ekspor nggak bakal terjadi, tetap ekspor," kata Haris.

Bukan tanpa alasan, mantan koordinator KontraS itu menyebut bahwa kebijakan larangan ekspor CPO dalam beberapa hari ke depan akan mendapatkan reaksi dari pengusaha dan perusahaan sawit itu sendiri, jika negara masih belum mampu menunjukkan ketegasan akan keberadaannya.

Apalagi, jika regulasi teknis dalam alur ekspor CPO tersebut belum diselesaikankan oleh Jokowi. Di tambah lagi, beban keuangan negara untuk menutupi penghentian ekspor itu belum dapat dipastikan. (rmol/zul)

Sumber: