Jokowi Seharusnya Bukan Setop Ekspor CPO, Tapi Ambil Alih Lahan Sawit dari Pengusaha Nakal

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) dinilai tidak akan tidak efektif alias sia-sia, jika pemerintah tidak menyelesaikan persoalan mendasarnya.

Menurut Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, Presiden Jokowi seharusnya mengambil kembali pabrik sawit dan penguasaan kebun sawit dari para pengusaha nakal. Utamanya pelaku pembakaran lahan untuk diserahkan kepada BUMN.

"Bagaimana mungkin pemerintah dapat mengendalikan stok, harga, dan distribusi minyak goreng jika ke semua elemen tersebut tidak dalam kendali pemerintah," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/4).

Karena, menurut Satyo, stok, harga, dan distribusi minyak goreng saat ini dikendalikan oleh kartel. Sehingga menghentikan ekspor diyakini sulit berjalan efektif dalam menekan harga minyak goreng.

"Yang mesti dilakukan Jokowi adalah mengambil kembali pabrik kelapa sawit dan penguasaan kebun sawit oleh para pengusaha nakal dan pelaku pembakaran lahan dan diserahkan ke negara dan dikelola oleh BUMN," pungkas Satyo.

Terpisah, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng dan hasil sawit akan berdampak bagi para petani sawit.

Karena, hanya sebagian kecil hasil sawit diproduksi menjadi minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ia berpendapat, kebijakan larangan itu bentuk kebingungan pemerintah.

Sebab, bisa jadi petani sawit teriak kalau hasil taninya dilarang ekspor. "Melarang ekspor sawit yang akan berpengaruh kepada turunnya harga sawit dan sangat merugikan petani, bukan tidak mungkin pemerintah dan Jokowi akan digeruduk oleh petani sawit seluruh Indonesia," ujar Saiful, Minggu (24/4).

Berbagai macam pola digunakan pemerintah dalam upaya menurunkan harga minyak goreng. Namun, banyak yang menuai kendala menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah di atas pengusaha minyak goreng yang seolah tidak tunduk terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara. (rmol/zul)

Sumber: