Luhut Diingatkan soal Penundaan Pemilu 2024, LaNyalla: Jangan Teruskan, Bisa Picu Kemarahan Publik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) kembali diingatkan untuk tidak meneruskan polemik penundaan Pemilu 2024.

Peringatan itu diungkapkan Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Minggu (3/4). Menurutnya, polemik tersebut bisa memicu kemarahan publik.

”Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini,” pinta senator asal Jawa Timur ini.

Ditambahkan La Nyalla, selain melanggar aturan benegara, polemik tersebut juga membahayakan bangsa Indonesia. La Nyalla menegaskan indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika hal ini diteruskan.

LaNyalla juga mengingatkan, berdasarkan analisa Big Data yang dimiliki, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi 3 periode turun dari 28% menjadi 23%. 

Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23% dari sebelumnya 28% untuk isu yang sama. 

”Saat bersamaan sentimen publik, tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi,” imbuhnya.

“Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10%,” kata La Nyalla. 

Ia juga menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode. 

”Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8%. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12%,” terang La Nyalla.

LaNyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas. 

”Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, ” tutup La Nyalla. (dis/zul)

Sumber: