Politisi Demokrat Ingatkan PKB untuk Berhenti Mendagangkan Aspirasi Rakyat

Politisi Demokrat Ingatkan PKB untuk Berhenti Mendagangkan Aspirasi Rakyat

Salah satu partai politik (parpol) yang masih bersikukuh terhadap usulan wacana penundaan Pemilu 2024 adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Bola Dunia Bintang Sembilan itu menilai penundaan pemilu merupakan aspirasi rakyat yang perlu disuarakan.

Namun, klaim PKB yang mengatasnamakan aspirasi rakyat itu pun ditentang Partai Demokrat. Politisi Demokrat, Benny Kabur Harman mengaku ragu dengan apa yang disampaikan partai pimpinan Muhaimin Iskandar.

"Apa iyah toh. Kalau aspirasi masyarakat jelas-jelas melanggar konstitusi harus diteruskan?" kata Benny K Harman dikutip dari akun Twitternya, Sabtu (26/3).

Anggota Komisi III DPR RI ini menekankan, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak hanya melanggar konstitusi, melainkan merusak sistem bernegara.

Oleh karenanya, ia meminta kepada semua pihak, termasuk PKB untuk menghentikan dorongan penundaan Pemilu, apalagi dengan mengatasnamakan rakyat.

"Politisi sebaiknya berhenti 'mendagangkan' aspirasi rakyat," tandasnya.

Sebelumnya, usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar terkait penundaan pemilihan umum 2024 itupun langsung dikomentari sejumlah kalangan, utamanya politisi.

Wakil Ketua DPR RI yang akrab disapa Cak Imin itu diduga mengusulkan penundaan pemilu 2024 terkait elektabilitasnya yang tak kunjung naik. "Yang diutarakan Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," kata pengamat politik Ujang Komarudin kepada wartawan, Kamis (24/2).

"Itu ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU," tambah Ujang lagi.

Lebih jauh lagi, dorongan memundurkan pemilu akan menjadi kepentingan lain jika ada ketua umum parpol lainnya turut mendukung pemunduran waktu pemilu.

Kepentingan yang dimaksud yakni keinginan membuat Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

"Ketum partai yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden telah mengkhianati reformasi. Jika sudah begitu, hanya kekuatan rakyat yang akan menghentikan skenario tersebut," tandasnya. (rmol/zul)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: